KALTENGLIMA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil Satria Hamid selaku VP Corporate Communication PT Trans Retail Indonesia (Transmart) untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial presiden yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020.
Pemeriksaan terhadap Satria Hamid dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, sebagaimana dikonfirmasi oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo.
Selain itu, KPK juga memanggil dua saksi lainnya, yaitu Kepala Departemen Legal PT Food Station TJ yang berinisial KDR serta Direktur PT Indo Nufood Indonesia berinisial PNJ, atau perwakilan mereka.
Baca Juga: Presiden Prabowo Minta Penerbangan Internasional Langsung Menuju ke Daerah Wisata
Sebelumnya, pada tanggal 4 Agustus, KPK juga telah meminta keterangan dari direktur PT Subur Jaya Gemilang berinisial AD dan seorang aparatur sipil negara di Kementerian Sosial bernama Robbin Saputra.
Pemanggilan lanjutan juga dilakukan terhadap tiga ASN lainnya dari Kementerian Sosial pada 5 Agustus, dan Direktur Utama PT Indomarco Adi Prima, Joedianto Soejonopoetro, pada 6 Agustus.
KPK secara resmi mengumumkan penyidikan kasus ini pada 26 Juni 2024. Lembaga tersebut menyebut bahwa modus operandi yang digunakan dalam kasus ini melibatkan pengurangan kualitas barang bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat.
Baca Juga: Bupati Sulteng Terjerat Operasi Tangkap Tangan oleh KPK
Dari hasil perhitungan awal, dugaan kerugian negara akibat praktik ini mencapai sekitar Rp125 miliar.
Penyelidikan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus serupa terkait distribusi bansos di Kementerian Sosial.
Presiden Joko Widodo juga telah menyatakan dukungannya terhadap proses hukum ini dan mempersilakan KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut.