nasional

Purbaya Bakal Usut Proyek Kementerian yang Belum Dibayar

Kamis, 23 Oktober 2025 | 22:36 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Kemenkeu)

KALTENGLIMA.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menelusuri tunggakan pembayaran kepada para pelaku usaha di sektor meeting, incentive, convention, exhibition (MICE), event, dan multievent yang nilainya hampir mencapai Rp400 miliar dan belum terselesaikan selama lebih dari empat tahun.

Pemerintah, kata Purbaya, akan meninjau kembali posisi dan penanganan kasus tersebut untuk memastikan penyelesaian yang adil bagi semua pihak.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya baru mengetahui masalah ini dan akan segera memeriksa lebih lanjut karena proyek-proyek yang dikerjakan oleh vendor pemerintah seharusnya telah dibayar sesuai ketentuan.

Baca Juga: KPK sebut Telah Periksa 300 Travel Haji dari Jatim Hingga Kalsel

Purbaya berjanji akan mempelajari proses penyelesaian yang telah berjalan dan memastikan tindak lanjut agar masalah tersebut bisa segera dituntaskan.

Pernyataan ini muncul setelah sejumlah pelaku usaha yang tergabung dalam Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) mengeluhkan pembayaran dari kegiatan pemerintah yang belum diterima.

Salah satu contohnya adalah kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tahun 2021 yang hingga kini belum dibayarkan meskipun sudah empat tahun berlalu, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha.

Baca Juga: Lisa Mariana Bakal Diperiksa Polisi Jumat Besok

Ketua Umum DPP INCCA, Iqbal Alan Abdullah, menjelaskan bahwa utang untuk kegiatan PON Papua mencapai sekitar Rp340 miliar dan mayoritas ditujukan kepada pelaku usaha kecil dan menengah seperti penyedia katering, kontraktor pameran, jasa transportasi, hingga penyelenggara acara pembukaan dan penutupan.

Selain itu, masih ada utang dari kegiatan Perpanas XVII Tahun 2021 sebesar Rp58 miliar, menjadikan total tunggakan hampir Rp400 miliar. Iqbal menilai keterlambatan pembayaran ini sangat berdampak pada arus kas dan kelangsungan usaha anggotanya.

Ia berharap Kementerian Keuangan segera menindaklanjuti masalah ini agar pelaku usaha dapat kembali bergerak dan ekonomi nasional kembali bergairah.

Baca Juga: Viral Kunjungan Gubernur Jawa Barat, Ini Sumber Asli Air Mineral dalam Kemasan

INCCA dan Asita juga meminta agar sistem pembayaran proyek pemerintah diubah menjadi bertahap dengan uang muka, bukan sepenuhnya setelah acara selesai, serta mengusulkan kemudahan akses kredit perbankan berbasis invoice atau surat perjanjian kerja seperti praktik di negara lain.

Tags

Terkini

Bupati Bekasi Jadi Tersangka KPK Punya Harta Rp 79,1 M

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:10 WIB

KLH Angkut 116 Ton Sampah di Pasar Cimanggis Tangsel

Jumat, 19 Desember 2025 | 17:50 WIB