KALTENGLIMA.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika diminta memberikan keterangan terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.
Mahfud menegaskan dirinya tidak keberatan datang apabila KPK memintanya hadir secara resmi. “Iya, saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga,” ujar Mahfud saat ditemui di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta, Minggu (26/10).
Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas imbauan KPK agar dirinya melaporkan dugaan tindak pidana korupsi proyek tersebut secara resmi.
Baca Juga: Sertifikasi Halal Aqua Terancam Dicabut Jika Terbukti Gunakan Air Sumur
Mahfud menilai tidak ada kewajiban bagi individu untuk membuat laporan ke KPK, dan lembaga antirasuah pun tidak berhak memaksanya melakukan hal tersebut.
Ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya sudah mengetahui lebih dulu soal dugaan penggelembungan anggaran tersebut sebelum dirinya mengungkapkannya ke publik.
“Wong yang saya laporkan itu, KPK sudah tahu. Karena sebelum saya ngomong, sudah ramai duluan, kan? Saya cuma ngomong karena sudah ramai saja,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Baca Juga: Pemerintah Diharapkan Kembali Buka Formasi CPNS untuk Guru
Menurutnya, pihak yang seharusnya dipanggil KPK adalah mereka yang lebih dulu mengungkapkan kasus itu dan memiliki data lengkap terkait proyek Whoosh.
Ketika ditanya pandangannya mengenai kondisi proyek kereta cepat tersebut, Mahfud menjawab santai dengan berkelakar, “Ya, was-wus, was-wus, was-wus,” ucapnya sambil tertawa.
Sementara itu, terkait negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan China untuk membahas utang proyek Whoosh, Mahfud menilai langkah tersebut memang perlu dilakukan.
Baca Juga: BNN Ungkap Peredaran Narkoba Lintas Pulau, Penyelundupan Lewat Vape
Ia menyebut negosiasi menjadi solusi yang logis mengingat kondisi keuangan yang terbatas. “Iya, memang harus negosiasi. Mau apa kalau sudah begini. Enggak bisa bayar, enggak punya uang, ya negosiasi,” katanya.
Sebelumnya, dalam video yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, Mahfud mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penggelembungan anggaran pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Ia menyoroti perbedaan mencolok biaya pembangunan per kilometer antara Indonesia dan China, di mana biaya di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.