Pertanyakan Nasib, Ratusan Honorer Datangi DPRD Barut: Anak Kami Makan Apa?

“Yang menjadi permasalahan itu bagaimana mengakomodir teman-teman yang tidak masuk dalam data base. Ini yang nantinya kita sama-sama dengan DPRD memperjuangkan agar ada kebijakan dari pemerintah pusat mengangkat mereka menjadi PPPK,” terang Pj Sekda Jufriansyah.

Dalam RDP yang berlangsung hampir lebih kurang tiga jam tersebut, dewan dan pemkab akhirnya mengambil sejumlah kesimpulan, di antaranya yakni:

• Pertama, DPRD meminta data non-ASN yang akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu dan tenaga non-ASN yang tidak masuk database BKN dengan masa kerja di atas 2 tahun dan di bawah 2 tahun.
• Kedua, pemkab dan dewan akan memperjuangkan ke Pemerintah Pusat untuk menjadikan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu serta mengakomodir tenaga non-ASN di atas 2 tahun dan di bawah 2 tahun menjadi tenaga PPPK.
• Ketiga, pemkab dan dewan akan menjadwalkan kunjungan ke DPR RI yang membidangi terkait ASN dan juga ke kementerian terkait.

Baca Juga: Tak Tertarik Beli TikTok, Ternyata Ini Alasan Elon Musk

Terhadap kesimpulan yang diambil dalam RDP itu, Ketua Koordinator Forum Komunikasi Honorer R3, Mohammad Anam, menyebut, pihaknya akan mengawal apa yang menjadi kesimpulan hari ini.

“Pada intinya kami akan kawal apa yang menjadi kesimpulan hari ini. Serta yang terus kami tegaskan bahwa tolong angkat kami jadi PPPK penuh waktu. Itu saja,” katanya ditemui wartawan usai RDP.

Berdasarkan wartawan di lokasi, aksi damai para honorer dan RDP terkait tuntutan mereka berjalan aman. Terlihat aparat kepolisian melakukan penjagaan di sekitar kantor DPRD Barut hingga berakhirnya kegiatan.