"Di daerah lain dalam penertiban HET LPG bersubsidi sudah melibatkan pihak Yudikatif kenapa kita di Barito Utara tidak. Ini semua demi mengamankan uang subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat," tegasnya.
Baca Juga: Kasus 75 Kg Sabu : Divonis Penjara Seumur Hidup, 2 Oknum TNI Sujud Syukur
Lagi tambahnya, pasar penyeimbang bukan tidak penting. Bisa terus dilakukan, tetapi tidak lagi di dalma kota melainkan di pedesaan atau di ibukota kecamtan. Sebab kata dia, warga di pedesaan sama sekali tidka pernah merasakan LPG bersubsidi dengna harga murah sesuai HET.
"Di kota cukup tak perlu lagi pasar penyeimbang, tetapi penertiban ditegakkan. Kalau dipedesaan sangat bagus dilakukan pasar penyeimbang karena disana tidak ada pangkalan resmi," terangnya lagi.
Lalu bagaimana dengan posko pantau yang saat ini tengah memantau distribusi keluar masuk LPG bersubsidi di Barito Utara? dikatakannya, DPRD Barito Utara sangat mengapresiasi dan memberi dukungan.
Baca Juga: Pre-order Album Terbaru Stray Kids '5 STAR’ Capai 4,93 Juta
Baca Juga: KPK Geledah Rumah Kuncoro Wibowo Tersangka Dugaan Korupsi Penyaluran Bansos Kemensos
"Kalau anggaran kurang dalam hal ini, mari duduk bersama membahas di rumah rakyat. Kami dukung sepenuhnya, jadi jangan dijadikan alasan anggaran tidak tersedia, nanti kami sebagai wakil rakyat yang disalahkan. Semoga impian masyarakat kecil jadi kenyataan LPG berusbsidi bisa diterapkan sesuai harga HET penjualannya," tukasnya.
Terkait akan digelarnya pasar penyeimbang LPG bersubsidi 3 kg di dalam kota Muara Teweh, Kabid Perdagangan pada kantor Disdagrin, Juni Rantetampang, saat di konfirmasi melalui pesan tertulis Whatapps, belum memberikan jawaban. (*)
