KALTENGLIMA.COM - Asisten Administrasi Umum, Hj. Sunarti, mewakili Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik se Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Acara ini diselenggarakan di Hotel Luwansa Palangka Raya pada hari Rabu, 30 Juli 2025.
Dalam sambutannya mewakili Plt. Sekda, Hj. Sunarti menyampaikan penghargaan atas pelaksanaan Rapat Koordinasi yang dianggap sebagai langkah penting dalam upaya mempertahankan stabilitas dan menciptakan suasana kondusif di daerah.
“Dalam konteks dinamika global yang cepat berubah, ia menyoroti pentingnya antisipasi terhadap dampak konflik internasional, khususnya Timur Tengah, sebagaimana Arah Kemendagri melalui Surat Edaran Nomor 300/e-7/Polpum,” ujar Sunarti.
Baca Juga: Film Keluarga Agustus Mendatang, Sinopsis Film Panggil Aku Ayah
Ia menjelaskan beberapa poin penting yang perlu diantisipasi, antara lain: penyebaran hoaks dan hasutan, intoleransi dan radikalisme, pembinaan ormas secara intensif, penguatan koordinasi deteksi dini dan penciptaan kondisi, serta promosi nilai-nilai perdamaian di masyarakat.
Selain itu, Sunarti juga mengganggu dinamika politik dan keamanan di daerah, khususnya terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara pada 6 Agustus 2025. PSU tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
“Wakil Mendagri Ribka Muluk bersama Ditjen Polpum Kemendagri telah turun langsung ke Muara Teweh untuk memastikan kesiapan PSU ke-2 berjalan aman dan lancar. Diharapkan ke depan tidak terjadi lagi banyak PSU dalam Pilkada di Kalimantan Tengah,” tambahnya.
Baca Juga: Dorong Kerukunan, Pemprov Kalteng Gandeng Pemuda Lintas Agama Lawan Hoaks
Dalam kesempatan itu, Sunarti juga menekankan pentingnya penanganan cepat terhadap konflik dan penyelesaian lahan antara masyarakat dan perusahaan. Ia mengajak semua pihak untuk mengoptimalkan peran Tim dan Forum Kewaspadaan Dini, serta Forkopimda dalam menjaga keamanan dan Penjagaan.
“Rakor ini merupakan tindak lanjut Pemprov dalam meningkatkan koordinasi dengan seluruh Jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota serta Mitra Intelijen dari unsur Forkopimda dan Instansi Vertikal lainnya dalam rangka deteksi dini, cegah dini serta bersinergi menyamakan persepsi menguraikan langkah-langkah untuk menciptakan kondisi yang kondusif di wilayah Kalteng,” menyimpulkan.
Sementara itu, Plt. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Feni Catriani Utami dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan rakor ini adalah untuk menyamakan pemahaman dalam pelaksanaan tugas-tugas kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di daerah.
Baca Juga: Usai Protes ke Film Bertaut Rindu, Nadin Amizah Was-was Dituntut
Rakor ini diikuti oleh para Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Kalteng, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, serta staf Kesbangpol se-Kalteng.
Adapun narasumber dalam Rakor ini antara lain Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng, Direktur Intelkam Polda Kalteng, dan Kabag Ops BINDA Kalteng.
Artikel Terkait
Pemprov Gelar Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Haji 2025 Pasca Enam Jemaah Haji Kalteng Wafat
Pemkab Barut Gelar Kegiatan “Satu Hari Bersama Anak Disabilitas” Peringati HAN 2025
2 Orang Diduga Keracunan Asap Usai Terjebak Kebakaran Kios di Depok
Usai Tak Bayar Iuran, Penyamaran WN China Jaringan Scammer di Jaksel Terbongkar
Kecelakaan Maut Bus Tewaskan 4 Orang Jemaah Umrah Asal Jambi, Sopir Jadi Tersangka