kaltenglima.com- Sampit - Pembinaan dan monitoring dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) selaku pembina dilingkungan Dinas terkait pelayanan kesehatan, harus terus ditingkatkan. Pasalnya, pelayanan kesehatan di wilayah itu belum optimal dan masih jadi keluhan.
Monitoring terkait pelayanan kesehatan bukan hanya dilakukan di lingkungan fasilitas kesehatan (faskes) pemerintah, tetapi juga dilingkungan faskes swasta.
Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Riskon Fabiansyah menyebut pelayanan kesehatan di daerah ini masih menjadi keluhan.
Dia menduga pelayanan yang masih buruk itu tidak hanya ada di Kecamatan Cempaga seperti yang baru-baru ini muncul kepermukaan publik, namun juga terjadi di fasilitas kesehatan lainnya.
"Selama ini ada beberapa kasus di fasilitas kesehatan tentang keluhan pelayanan masyarakat tetapi tidak di blowup di media, sehingga tidak sempat ribut," kata Riskon, Rabu (2/2/2022) di Sampit.
Keluhan tersebut ungkap Riskon, mulai dari lambannya pelayanan, tidak ada tenaga kesehatan di tempat pelayanan dan penanganan pasien seperti kasus yang terjadi di salah satu faskes di Cempaga.
Selain itu, kata dia, seperti kejadian beberapa bulan yang lalu tentang kasus tingginya biaya pelayanan bersalin di salah satu tempat praktek di Sampit, juga bentuk kurangnya pengawasan pemerintah.
"Ini juga menjadi PR bagi pemerintah dari melalui Dinkes agar kejadian serupa tidak terulang kembali," tegasnya.
Ia juga menegaskan baik itu pihak Puskesmas dan Rumah Sakit pemerintah hendaknya mendahulukan penanganan medis, apalagi untuk pasien yang harusnya ditangani secara cepat.
“Motto pelayanan prima, salah satunya adalah penanganan pasien terlebih dahulu baru ditanyakan administrasinya kami berharap bukan hanya slogan saja," tandasnya.
