Shutdown Pemerintahan AS 2025, Ketegangan Politik dan Dampak Ekonomi yang Meluas

KALTENGLIMA.COM - Shutdown pemerintahan Amerika Serikat resmi terjadi pada Selasa malam, 30 September 2025, setelah Senat gagal mencapai kesepakatan terkait anggaran belanja tahunan.

Pemungutan suara di Senat menghasilkan 55 suara setuju dan 45 menolak, tidak memenuhi ambang batas 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskan rancangan undang-undang (RUU) pendanaan.

Kegagalan ini membuat pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk melanjutkan pembiayaan operasional federal di awal tahun fiskal baru yang dimulai 1 Oktober.

Baca Juga: KPK: Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Kuota Haji Berpotensi Tembus Rp1 Triliun

Sumber kebuntuan utama berasal dari perdebatan antara Partai Demokrat dan Partai Republik mengenai kelanjutan subsidi layanan kesehatan yang diatur dalam Affordable Care Act (ACA).

Partai Demokrat menginginkan perpanjangan subsidi tersebut, sementara Partai Republik menolak menambahkan ketentuan apa pun ke dalam RUU anggaran. Mereka menuntut agar anggaran disahkan dalam bentuk yang "bersih", tanpa syarat tambahan.

Situasi semakin memanas setelah Presiden Donald Trump mengeluarkan pernyataan kontroversial menjelang pemungutan suara.

Baca Juga: Vino G. Bastian Tampil dalam Film Thriller Fantasi Andaikan Kau Datang Kembali

Ia mengancam akan membatalkan program-program yang didukung oleh Partai Demokrat serta memecat pegawai-pegawai federal jika shutdown benar-benar terjadi.

Ancaman ini memperkeruh suasana politik dan memperbesar tekanan terhadap proses legislasi di Kongres.

Dampak shutdown dirasakan luas, terutama oleh pegawai pemerintahan federal. Lebih dari 150.000 pegawai dilaporkan kehilangan pekerjaan pekan ini setelah menerima pesangon, dan puluhan ribu lainnya telah mengalami pemutusan hubungan kerja sepanjang tahun.

Baca Juga: Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Beberkan Alasan Pakai Pasal Kerugian Negara

Selain itu, layanan publik seperti museum, taman nasional, dan kantor-kantor pemerintahan tertentu terpaksa tutup. Pegawai non-esensial dirumahkan tanpa bayaran, sementara pegawai esensial seperti militer dan polisi tetap bekerja, meski gaji mereka terancam tertunda.

Krisis ini mencerminkan ketegangan politik yang semakin meruncing di Washington, serta lemahnya kemampuan lembaga legislatif untuk mencapai kompromi dalam isu-isu penting.