Menag Sebut Soal Fatwa Haram MUI Soal Biokot Produk Israel : Bentuk Solidaritas Palestina

Namun, ia menyatakan bahwa fatwa haram yang resmi diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada Jumat (10/11) itu bisa dilakukan atau bisa pula sebaliknya.

Baca Juga: Pemkab Barito Utara FGD Penyusunan 3 Raperbup, Jupriansyah : Dapat Memberikan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik

Pasalnya, fatwa haram yang termaktub dalam surat keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 itu sifatnya merupakan sebuah rekomendasi yang diberikan kepada masyarakat di Tanah Air.

Dengan demikian keputusan itu juga dapat diartikan bukan sebuah paksaan yang mengharuskan masyarakat untuk tidak membeli atau menggunakan suatu produk tertentu.