KPK Temukan Modus Penipuan Rp34 Miliar Rumah Sakit ke BPJS Kesehatan

KALTENGLIMA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan penipuan oleh sejumlah rumah sakit terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan kerugian mencapai Rp 34 miliar.

Penipuan ini ditemukan melalui penyelidikan oleh KPK, BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang dimulai sejak 2017.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyatakan bahwa dari enam rumah sakit yang diselidiki, tiga di antaranya melakukan manipulasi diagnosis untuk meningkatkan jumlah tagihan ke BPJS Kesehatan, sementara tiga lainnya melakukan "phantom billing" atau tagihan palsu.

Baca Juga: Kapolri Resmi Mutasi Enam Kapolda, Rotasi untuk Tingkatkan Kualitas Kerja

Pada modus manipulasi diagnosis, rumah sakit menambah jumlah atau jenis perawatan pasien untuk membuat tagihan lebih mahal.

Sedangkan dalam modus "phantom billing", rumah sakit membuat klaim seolah-olah ada pasien BPJS yang dirawat, padahal sebenarnya tidak ada.

Tiga rumah sakit yang melakukan "phantom billing" akan dibawa ke ranah pidana oleh KPK. Dua dari rumah sakit tersebut berada di Sumatera Utara dan satu di Jawa Tengah.
Total kerugian yang ditimbulkan oleh kecurangan ini diperkirakan mencapai Rp 34 miliar.

Baca Juga: Dirut IPR sebut Golkar Lebih Cocok Usung Jusuf Hamka Maju Pilkada Jakarta Ketimbang Ridwan Kamil

Pahala menegaskan bahwa KPK akan mengambil langkah hukum untuk menangani masalah ini dan memberikan efek jera kepada rumah sakit yang terlibat.

Rumah sakit lain yang diduga melakukan kecurangan diberi waktu enam bulan untuk mengakui kesalahan mereka dan mengembalikan keuntungan yang didapat dari tindakan curang tersebut kepada BPJS Kesehatan.

Direktur BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyayangkan adanya penipuan ini, terutama karena BPJS Kesehatan telah bekerja secara profesional dan sepenuh hati melayani masyarakat. Penipuan ini terungkap setelah BPJS Kesehatan melakukan verifikasi terhadap berkas klaim, termasuk verifikasi pasca klaim dan audit administrasi klaim.