APBN 2025 Masih Kurang Segini dari Target Prabowo-Gibran

KALTENGLIMA.COM - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah sebesar Rp 3.621,3 triliun merupakan salah satu fondasi penting bagi pemerintahan baru Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Namun, menurut Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo, Drajad Hari Wibowo, anggaran ini masih kurang Rp 300 triliun dari kebutuhan ideal yang diusulkan tim Prabowo, yakni Rp 3.905,38 triliun.

Angka ini diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,89% pada tahun 2025, yang lebih tinggi dari target pertumbuhan dalam APBN sebesar 5,2%.

Baca Juga: KPK Sudutkan Direktur Kementerian ESDM Kasus Gratifikasi Hingga Aset Eks Gunernur Malut

Drajad juga menjelaskan bahwa ambisi jangka panjang Prabowo adalah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029, dengan belanja negara yang dirancang sebesar Rp 6.096,88 triliun.

Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan target ini adalah keterbatasan kapasitas untuk mengimplementasikan kebijakan, terutama dari sisi pendanaan.

Untuk mengatasi masalah ini, Prabowo berencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) atau Kementerian Penerimaan Negara, yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi pendapatan dan perpajakan.

Baca Juga: Plaza Atrium Bangkrut, Ini Alasan dan Sejarahnya

Fokus BPN akan diarahkan pada pendapatan dari sumber-sumber yang belum digarap (untapped revenue) dan pendapatan yang belum terkumpul (uncollected revenue), tanpa menaikkan tarif pajak yang ada saat ini.

Berikut adalah rincian APBN 2025 yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran:

1. Belanja Pemerintah Pusat: Rp 2.701 triliun
- Belanja Kementerian/Lembaga (K/L): Rp 1.160 triliun
- Belanja Non-K/L: Rp 1.541 triliun, dengan alokasi untuk program seperti pengelolaan utang, subsidi, dan belanja lainnya.

2. Transfer ke Daerah (TKD): Rp 919 trilyun
- Alokasi untuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan program lainnya seperti Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa.

Baca Juga: Mundur dari Pilwalkot Tangsel, Marshel Widianto: Nggak Ada yang Sia-sia

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kuat dari pemerintahan Prabowo untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, meskipun tantangan pendanaan masih menjadi perhatian utama.