Demo Mahasiswa Tolak PPN 12 Persen di Monas Berujung Saling Dorong

KALTENGLIMA.COM - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kerakyatan (BEM SI Kerakyatan) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis, 26 Desember 2024.

Aksi ini bertujuan untuk menolak rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2025.

Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Satria Naufal, menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PPN dianggap tidak tepat, mengingat kondisi ekonomi Indonesia masih belum pulih sepenuhnya setelah dampak pandemi.

Baca Juga: Data Hacker Sudah Ada di Scribd, Pakar IT Teguh Aprianto Pastikan Ransomware yang Serang BRI Janggal : Sudah Curiga dari Awal

Ia menyoroti penurunan daya beli masyarakat dan berkurangnya kelas menengah sebagai indikasi bahwa kebijakan ini berpotensi memperburuk keadaan ekonomi rakyat.

Satria juga menyatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan ultimatum kepada Presiden Prabowo Subianto melalui media sosial dan berbagai rilis media.

Namun, hingga kini tidak ada perubahan dalam kebijakan tersebut. Menurutnya, aksi ini adalah bentuk kemarahan dan penolakan mahasiswa terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Baca Juga: Gempa Magnitudo 4,5 Guncang Lembata, NTT, Warga Diminta Tetap Waspada 

Sebelum turun ke jalan, BEM SI Kerakyatan mengaku telah melakukan kajian bersama koalisi masyarakat sipil dan pakar ekonomi.

Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen bukanlah kebijakan yang pro-rakyat.

Satria menegaskan, terdapat opsi alternatif lain untuk meningkatkan penerimaan negara, seperti penerapan pajak kekayaan, pajak komoditas ekstraktif, atau pajak karbon, yang dinilai lebih adil.

Baca Juga: Kemenhub Ungkap Puncak Lonjakan Penumpang Pesawat Natal pada 22 Desember 2024

Ia juga mengkritik narasi pemerintah mengenai kenaikan PPN yang menurutnya tidak transparan dan terlihat mengambang. BEM SI Kerakyatan mendesak Presiden Prabowo untuk bersikap tegas dan membatalkan rencana tersebut.

Dalam aksi yang diikuti oleh sejumlah mahasiswa ini, Satria menyebut bahwa aksi tersebut merupakan sinyal awal yang dikirimkan dari Jakarta untuk memotivasi wilayah lain melakukan aksi serupa secara masif hingga kenaikan PPN dibatalkan.

Selama aksi berlangsung, sempat terjadi insiden dorong-dorongan antara demonstran dan aparat kepolisian. Ketegangan dipicu ketika pihak kepolisian meminta massa aksi untuk membubarkan diri karena waktu penyampaian aspirasi telah selesai, sementara demonstran masih melanjutkan orasi mereka. Setelah negosiasi, massa akhirnya mulai membubarkan diri.