Ketua DPR Pastikan Segera Sosialisasikan UU TNI yang Baru

KALTENGLIMA.COM - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi aksi demonstrasi yang menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang berlangsung ricuh di depan gedung DPR RI.

Ia menegaskan bahwa DPR dan pemerintah akan segera menyosialisasikan UU TNI yang baru untuk mengklarifikasi berbagai kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat.

Puan menegaskan bahwa kekhawatiran publik terkait UU TNI baru, khususnya mengenai isu pengaktifan kembali dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru, tidak akan terjadi.

Baca Juga: Dubes RI untuk Kamboja Himbau WNI Jangan Mudah Percaya Tawaran Kerja

Ia berharap masyarakat dapat menahan diri dan menunggu sosialisasi resmi dari DPR serta pemerintah agar tidak ada kesalahpahaman terkait isi undang-undang tersebut.

Menurutnya, tujuan utama dari perubahan UU TNI adalah untuk menyesuaikan aturan dengan kebutuhan pertahanan negara tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam penjelasannya, Puan menyoroti beberapa poin penting dalam UU TNI yang baru disahkan, termasuk penyesuaian Pasal 7 tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP), perluasan jabatan TNI aktif di kementerian/lembaga dari 10 menjadi 14 dalam Pasal 47, serta perubahan masa bakti dan usia pensiun prajurit untuk menciptakan keadilan bagi personel militer.

Baca Juga: Soal Kecelakaan Bus Jemaah Umrah di Saudi, Menag Buka Suara

Ia menekankan bahwa TNI tetap dilarang terlibat dalam politik maupun bisnis, serta aturan tambahan dalam UU ini hanya bersifat antisipatif dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.