KKB Bakar Dua Rumah Bupati dan Gedung Sekolah di Puncak, Papua Tengah

KALTENGLIMA.COM - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali menebar teror di Papua dengan melakukan aksi pembakaran terhadap sejumlah fasilitas publik di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Aksi yang terjadi pada Minggu, 6 Juli itu mencakup pembakaran dua rumah milik Bupati Puncak, Elvis Tabuni, serta Kantor Distrik Omukia.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani, menyatakan bahwa tindakan KKB ini merupakan bagian dari upaya mereka membentuk narasi bahwa pemerintah menggunakan fasilitas sipil untuk kepentingan militer, padahal hal tersebut tidak benar.

Baca Juga: Penertiban Tambang Liar: Polisi Amankan 7 Ponton Penambang Timah di Bangka Barat

Narasi tersebut digunakan untuk membenarkan aksi kekerasan dan memengaruhi persepsi masyarakat.

Lebih lanjut, Satgas Ops Damai Cartenz melaporkan bahwa pembakaran tidak hanya terbatas pada rumah dan kantor distrik, tetapi juga menyasar fasilitas umum lainnya seperti gereja di Kampung Pinapa, rumah dinas pemerintah daerah, puskesmas, sekolah, serta kantor kampung di Kampung Pinggil.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Yusuf Sutejo, menjelaskan bahwa KKB juga menyebarkan propaganda melalui akun-akun simpatisan dengan menuduh aparat TNI-Polri sebagai pelaku pembakaran, menunjukkan adanya pola penyebaran opini publik secara sistematis.

Baca Juga: Warga Menteng Geger! Pria 39 Tahun Ditemukan Tewas Wajah Dilakban di Kamar Kos

Yusuf menegaskan bahwa tuduhan mengenai militerisasi fasilitas sipil merupakan strategi lama yang kerap dipakai KKB untuk menarik simpati internasional dan meraih dukungan masyarakat lokal.

Ia juga menyebut bahwa kelompok tersebut sering menyamarkan aksi kekerasan terhadap warga sipil dengan dalih bahwa korbannya adalah aparat militer yang menjadi mata-mata, padahal pada kenyataannya yang terbunuh adalah warga sipil tak bersalah.

Aksi-aksi teror dan manipulasi narasi oleh KKB ini menunjukkan pola kekerasan dan disinformasi yang berulang, yang semakin meresahkan dan mengganggu keamanan serta ketertiban di wilayah Papua.