Menteri Lingkungan Hidup: Kekurangan Tutupan Hutan Picu Banjir Besar di Bali

KALTENGLIMA.COM - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa minimnya tutupan hutan menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir besar yang melanda Bali.

Menurutnya, perlu ada pembenahan tata ruang, terutama di kawasan tengah hingga selatan Bali yang menjadi jalur aliran sungai. Ia menjelaskan bahwa tutupan hutan di wilayah Bali bagian utara hingga Gunung Batur sangat rendah, yakni kurang dari empat persen.

Dari total 49 ribu hektare daerah aliran sungai, hanya sekitar 1.200 hektare yang memiliki tutupan pohon, jumlah yang dinilai sangat kecil sehingga membutuhkan perubahan menyeluruh pada rencana lanskap wilayah tersebut.

Baca Juga: Eko Patrio Minta Penangguhan Penahanan untuk Pelaku Pencurian Kucingnya

Selain itu, Hanif juga menyoroti maraknya alih fungsi lahan yang menyebabkan berkurangnya resapan air di Bali. Meski demikian, kementeriannya masih menunggu hasil pengujian dan pemetaan dari Gubernur Bali.

Pemerintah pusat sendiri menegaskan akan mendukung penuh Pemprov Bali, baik dalam hal penegakan hukum maupun penguatan tata kelola lingkungan, mengingat Bali merupakan wilayah yang mendapat perhatian khusus.

Ia menyebut langkah konkret yang akan dilakukan antara lain menyusun kajian lingkungan hidup strategis yang dapat menjadi acuan kebijakan pemerintah daerah, sekaligus mendalami faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan.

Baca Juga: Dukung UMKM Lokal, TP-PKK Kalteng Luncurkan Toko RUMI

Hanif juga membuka kemungkinan diberlakukannya moratorium pembangunan di Bali, mengingat tingginya jumlah penduduk yang perlu disesuaikan dengan daya dukung lanskap.

Ia menegaskan bahwa banjir di beberapa wilayah paling terdampak, seperti Denpasar, Badung, Gianyar, dan Jembrana, utamanya disebabkan curah hujan yang sangat tinggi bahkan ekstrem pada 9 September.

Selain faktor alam, persoalan sampah yang belum tertangani dengan baik juga turut memperparah banjir karena menyumbat drainase.

Baca Juga: Ledakan Tabung Gas di Laundry Kemayoran Lukai Dua Orang

Pemerintah pusat mencatat berbagai kebijakan provinsi, seperti pelarangan air kemasan, pengurangan sampah dari hulu, serta pembatasan plastik sekali pakai.

Namun, Hanif menekankan bahwa semua kebijakan tersebut hanya akan berhasil jika mendapat dukungan dari seluruh pihak agar penanganan masalah lingkungan di Bali bisa benar-benar tuntas.