Prabowo Satukan Penegak Hukum di Hambalang, Prioritaskan Penindakan Perambahan Hutan

KALTENGLIMA.COM - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 23 November.

Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan berbagai isu strategis terkait penertiban dan penegakan hukum di sektor kehutanan dan pertambangan.

Dalam agenda itu, dibahas perkembangan kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penanganan pelanggaran di sektor tambang, tindak lanjut atas aktivitas ilegal, serta langkah penanganan terhadap kawasan-kawasan yang sebelumnya sulit dijangkau aparat penegak hukum.

Baca Juga: Senin Pagi Blitar Alami Gempa M 5 dengan Pusat Kedalaman 10 Km

Melalui keterangan resmi Sekretaris Kabinet, disampaikan bahwa Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Komitmen ini menjadi dasar pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam berjalan secara sah, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh para pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Ketua PPATK Ivan Yustiavandana.

Baca Juga: Semeru Kembali Erupsi di Senin Pagi, Level Awas Belum Dicabut

Kehadiran para pejabat tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penertiban aktivitas ilegal dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berlangsung dengan tertib dan sesuai ketentuan hukum.