Status Darurat Bencana Sumbar Akan Diperpanjang: Ada Daerah Belum Pulih

Wanda Hanifah Pramono

- Minggu, 7 Desember 2025 | 21:50 WIB

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan perluasan kawasan perhutanan sosial hingga 700.000 hektare pada beberapa tahun mendatang, dengan dukungan pemerintah pusat serta berbagai pemangku kepentingan. (Istimewa)

KATENGLIMA.COM - Terdapat daerah-daerah di Sumatera Barat (Sumbar) yang belum sepenuhnya pulih usai diterjang banjir dan longsor. Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebut status tanggap darurat bencana alam di Sumbar akan diperpanjang sebab masih ada daerah yang belum tuntas pemulihannya.

"Pekerjaan tanggap darurat kita masih ada dan belum selesai. Sudah pasti akan diperpanjang karena penyelesaiannya memang belum tuntas," kata Gubernur Mahyeldi di Kota Padang.

Gubernur menyebut telah meminta seluruh kepala daerah menyampaikan laporan serta masukan terkait kondisi terkini di wilayah masing-masing. Masukan itu akan menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan resmi perpanjangan status dikeluarkan pada 8 Desember 2025.

"Sekarang Sekretaris Daerah sedang mempersiapkan dokumen dan akan membahasnya bersama. Kita juga meminta input dari kabupaten dan kota," kata Mahyeldi.

Gubernur mengatakan sejumlah daerah seperti Kota Solok, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi mulai stabil dan tak lagi memerlukan status darurat. Namun, wilayah lain seperti Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, dan beberapa daerah lain masih membutuhkan penanganan intensif.

Di beberapa titik, akses jalan dan jembatan masih terputus sehingga distribusi bantuan belum bisa berjalan optimal. Pemerintah provinsi juga sedang menambah ketersediaan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, perlengkapan tidur, dan bantuan khusus bagi ibu hamil serta balita.

"Kebutuhan makanan tetap kita distribusikan. Untuk air minum kami sudah kirimkan tandon penampungan dan sedang mengupayakan pengisian serta penyambungan kembali jaringan distribusi," ujarnya.

Mahyeldi mengungkapkan jumlah pengungsi masih mencapai 20 ribu orang. Sebagian besar masyarakat yang rumahnya rusak berat diarahkan untuk tinggal sementara di tenda atau hunian sementara (huntara) hingga penilaian kelayakan lokasi tempat tinggal selesai dilakukan.

"Jika rumah mereka tidak lagi bisa dihuni dan mereka memiliki tanah, pemerintah akan membantu pembangunan. Jika tidak memiliki tanah akan dicarikan lokasi alternatif," jelasnya.

Di saat bersamaan Pemprov Sumbar juga menerima dukungan dari berbagai daerah lain seperti Riau, Jambi serta pemerintah kabupaten dan kota tetangga. Bantuan datang melalui berbagai instansi, termasuk TNI, Polri, Basarnas, dan relawan. Kolaborasi itu penting agar distribusi bantuan berjalan baik dan tidak menghambat pekerjaan alat berat di lapangan.