nasional

Jubir PCO Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tidak Menyusutkan Anggaran Lain

Sabtu, 18 Januari 2025 | 19:13 WIB
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi terkait program makan bergizi.

KALTENGLIMA.COM - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi, memastikan bahwa pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepenuhnya menggunakan dana yang telah dianggarkan oleh pemerintah.

Ia menegaskan bahwa program tersebut tidak mengorbankan anggaran dari program lain.

Dedek menyampaikan bahwa tidak ada pengalihan anggaran yang menyebabkan program lain terabaikan.

Baca Juga: Kebakaran Glodok Plaza, 1 Kantong Jenazah Kembali Dibawa dari Lokasi

Ia menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan penyesuaian fokus anggaran untuk mendukung program-program prioritas.

Pada era pemerintahan sebelumnya, di bawah Presiden Joko Widodo, anggaran lebih banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur secara besar-besaran.

Sementara itu, di era Presiden Prabowo, fokus utama dialihkan ke pembangunan sumber daya manusia (SDM). Contohnya, program MBG mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, sementara pemeriksaan kesehatan gratis dianggarkan Rp 4,7 triliun.

Baca Juga: Satpam Rumah Mewah di Bogor Tewas Dibunuh Majikan, Sempat Kirimkan Pesan ke Istri

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pemeriksaan TBC gratis dengan alokasi dana Rp 8 triliun dan peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas, dengan anggaran sebesar Rp 15 triliun.

Dedek menegaskan bahwa refocusing anggaran ini bertujuan untuk memperkuat pembangunan SDM tanpa mengabaikan sektor infrastruktur.

Peran sektor swasta ditingkatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, sementara dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih diarahkan ke kebutuhan pembangunan manusia.

Baca Juga: Kedisiplinan sebagai Kunci dalam Membentuk Karakter Siswa dan Generasi Berkualitas

Ia juga menjelaskan bahwa anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk melibatkan sektor swasta secara lebih aktif dalam pembiayaan proyek IKN.

Halaman:

Tags

Terkini

Bupati Bekasi Jadi Tersangka KPK Punya Harta Rp 79,1 M

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:10 WIB

KLH Angkut 116 Ton Sampah di Pasar Cimanggis Tangsel

Jumat, 19 Desember 2025 | 17:50 WIB