KALTENGLIMA.COM - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat untuk membahas isu pengoplosan BBM jenis Pertamax dengan Pertalite.
Komisi VI, yang membidangi perdagangan, pengawasan persaingan usaha, serta badan usaha milik negara (BUMN), menyoroti dugaan kecurangan dalam tata kelola minyak mentah dengan nilai fantastis mencapai Rp193 triliun.
Herman menegaskan bahwa isu ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kepentingan publik.
Baca Juga: Kejagung Beberkan Peran Dua Tersangka Baru Kasus Minyak Mentah
Selain membahas permasalahan yang terjadi, rapat tersebut juga bertujuan untuk mencari solusi guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Herman menambahkan bahwa Komisi VI DPR RI menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah.
Ia berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi pejabat Pertamina agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak terjerat dalam masalah hukum.
Baca Juga: Gubernur Jabar Copot Dua Kepala Sekolah Karena Adakan Study Tour ke Luar Provinsi
Di sisi lain, Wakil Presiden Komunikasi Korporasi PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, membantah adanya praktik pengoplosan BBM.
Menurutnya, narasi yang beredar tidak sesuai dengan pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung.
Ia menjelaskan bahwa yang dipersoalkan adalah mekanisme pembelian BBM dengan nilai oktan RON 90 dan RON 92, bukan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax.
Baca Juga: Terungkap Penyebab Kematian Legenda Persebaya Surabaya Bejo Sugiantoro
RON 90 sendiri merujuk pada Pertalite, sementara RON 92 adalah Pertamax, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dalam penggunaannya.