KALTENGLIMA.COM - Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan telah menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian terkait isu yang menyebutkan bahwa ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, adalah palsu. Isu ini kembali mencuat dan menuai polemik di masyarakat.
Sekretaris UGM, Andi Sandi Antonius, menyampaikan bahwa komunikasi dengan kepolisian sudah berlangsung sejak pekan lalu. Meski begitu, ia belum merinci bentuk komunikasi dan pemeriksaan yang dilakukan.
"Sudah ada kontak dengan teman-teman dari Polri, sudah ada. Masih terkait yang tadi (kasus ijazah). Detailnya nanti teman-teman Polri yang menyampaikan," ujar Andi saat ditemui di kampus UGM, Sleman, Rabu.
Baca Juga: Tunggak Pajak, Puluhan Minimarket dan Restoran di Kemayoran Disegel Petugas
Ia menegaskan bahwa UGM siap mendukung penuh proses hukum yang berjalan dan akan memberikan data maupun kesaksian apabila diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum, termasuk pengadilan.
"UGM dengan tegas, kalau ada permintaan resmi dari aparat penegak hukum, akan siap untuk memberikan dan bersaksi, termasuk pengadilan. Kalau nanti memerintahkan untuk bersaksi, kami akan siap bersaksi dengan data dan fakta yang kami miliki," jelasnya.
Pihak UGM bahkan mengaku sudah mulai menyiapkan data sejak komunikasi dengan kepolisian berlangsung, sebagai bentuk dukungan terhadap proses hukum dan klarifikasi publik.
Baca Juga: 17.969 Peserta Ikuti Tes UTBK-SNBT IPB University Hingga 4 Mei
Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri mengaku mempertimbangkan langkah hukum terkait tuduhan ini. Ia menyebut tudingan tersebut sebagai bentuk fitnah dan pencemaran nama baik.
"Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana," kata Jokowi di Solo pada 16 April lalu.
Isu soal keaslian ijazah Jokowi sebelumnya sempat dimunculkan kembali oleh sejumlah pihak, termasuk Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), yang meminta Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya dari UGM.
Baca Juga: Identitas Mayat dalam Karung di Tangerang Terungkap, Dua Pelaku Diringkus
Beberapa pengamat menilai isu ini sebagai komoditas politik musiman, sementara organisasi seperti Pemuda Muhammadiyah menyebut tuduhan tersebut mengabaikan jasa besar Jokowi terhadap bangsa.