KALTENGLIMA.COM - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan akan meminta data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI yang terlibat dalam judi online.
Pernyataan ini disampaikan usai Kepala PPATK mengungkap bahwa ratusan ribu warga Jakarta, termasuk ASN, diduga bermain judi online. Pramono mengatakan telah menginstruksikan Inspektorat untuk segera mengajukan permintaan data resmi kepada PPATK.
Setelah memperoleh data tersebut, Pemprov DKI akan melakukan pembinaan kepada ASN yang terlibat.
Baca Juga: Presiden Prabowo Resmi Luncurkan Logo HUT RI ke-80, Apa Maknanya?
Jika pelanggaran tetap berlanjut dan yang bersangkutan tidak menunjukkan perubahan, Pramono menegaskan akan ada sanksi tegas, termasuk pencabutan hak untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi.
Ia menganggap perilaku semacam ini tidak bisa ditoleransi, terutama mengingat ASN DKI menerima gaji dan tunjangan kinerja yang relatif tinggi dibanding daerah lain.
Pramono juga mengungkapkan keheranannya atas keterlibatan ASN dalam praktik judi online. Ia mempertanyakan motivasi mereka, mengingat secara finansial para ASN tersebut sudah sangat cukup.
Baca Juga: KPK Jadwalkan Ulang Pemanggilan Pejabat Standard Chartered Bank
Sementara itu, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam acara penandatanganan kerja sama antara Pemprov DKI, PPATK, dan LPSK, mengungkap bahwa terdapat lebih dari 600 ribu pemain judi online di Jakarta, dengan transaksi mencapai lebih dari Rp3 triliun dalam satu tahun.
Data ini menjadi alarm serius bagi Pemprov untuk mengambil langkah penertiban di lingkungan internal.