KALTENGLIMA.COM - Sejumlah influencer bersama perwakilan masyarakat sipil mendatangi Gedung DPR RI, Kamis (4/9), untuk menyerahkan dokumen berisi “17+8 Tuntutan Rakyat.” Aksi ini berlangsung di depan Gerbang Pancasila, Jalan Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sekitar pukul 14.30 WIB.
Influencer yang hadir di antaranya Andovi da Lopez, Jovial da Lopez, Abigail Limuria, Andhyta F. Utami, Fathia Izzati, dan Jerome Polin.
Mereka diterima langsung oleh anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, yakni Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra, Kawendra, serta Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDIP.
Baca Juga: Menko Yusril Pastikan Pemerintah Respon Permintaan 17+8
Dalam kesempatan itu, Andovi da Lopez menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya 11 warga Indonesia selama aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 25–31 Agustus 2025.
Ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya hadir bukan hanya sebagai influencer atau Youtuber, melainkan sebagai warga negara yang ikut menyampaikan aspirasi rakyat.
Ia menegaskan bahwa kedatangan mereka merupakan langkah resmi untuk menyerahkan tuntutan masyarakat kepada DPR.
Baca Juga: PN Jaksel Tolak Permohonan Penangguhan Penahanan Nikita Mirzani
Isi dokumen yang mereka bawa memuat 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang. Tuntutan jangka pendek antara lain penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembentukan tim investigasi independen terkait korban kekerasan aparat, penghentian kekerasan polisi, pembebasan demonstran yang ditahan, hingga peninjauan upah layak bagi pekerja di seluruh Indonesia.
Sementara itu, delapan tuntutan jangka panjang mencakup reformasi besar-besaran di tubuh DPR, reformasi partai politik, penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih adil, pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor, hingga penguatan lembaga pengawas independen seperti Komnas HAM.
Dengan penyerahan ini, para influencer berharap agar suara masyarakat benar-benar diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh wakil rakyat.
Baca Juga: Uya Kuya Maafkan Pelaku Penjarahan Rumahnya
Mereka menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan DPR dan pemerintah terhadap kepentingan rakyat di tengah krisis yang sedang dihadapi bangsa.