KALTENGLIMA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima orang saksi terkait dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023–2024. Pemeriksaan berlangsung pada Selasa, 17 September, di Gedung Merah Putih KPK.
Para saksi yang diperiksa merupakan pejabat Kementerian Agama saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat sebagai menteri. Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, keterangan mereka dibutuhkan untuk mendalami penyidikan kasus ini.
Lima saksi tersebut adalah Jaja Jalani, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus tahun 2024; Ramadan Harisman, PNS Kemenag RI; M. Agus Syafi, Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus tahun 2023–2024; Abdul Muhyi, analis kebijakan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus 2022–2024; serta Nur Arifin, Direktur Umrah dan Haji Khusus tahun 2023.
Baca Juga: Polisi Serahkan Enam Unit Sepeda Motor Hasil Curian ke Pemilik Asal
Meski belum dijelaskan detail materi pemeriksaan, penyidik menduga mereka mengetahui alur pemberian serta pembagian kuota tambahan haji yang menjadi inti kasus.
Kasus ini berawal dari tambahan 20.000 kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia untuk mengurangi antrean jemaah.
Namun, pembagiannya justru menyalahi aturan karena dibagi rata, 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.
Baca Juga: Jusuf Kalla Targetkan Lima Juta Kantong Darah Selama 2025 saat HUT PMI
Padahal, aturan resmi menetapkan 92 persen kuota untuk haji reguler dan hanya 8 persen untuk haji khusus.
Dugaan penyimpangan itu dikaitkan dengan adanya aliran dana dari pihak travel dan asosiasi penyelenggara haji kepada Kemenag, yang kemudian menjual jatah tambahan tersebut kepada calon jemaah.
Saat ini kasus masih dalam tahap penyidikan umum, namun KPK menyatakan penetapan tersangka akan segera diumumkan.