KALTENGLIMA.COM - Stunting menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan
saat ini tengah mengambil langkah serius untuk menangani stunting pada anak-anak.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah telah menggelontorkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp44,8 triliun untuk menurunkan tingkat stunting pada 2022.
Sri Mulyani, menambahkan, program penurunan angka stunting pada anak tidak hanya bisa melibatkan satu kementrian atau lembaga saja.
Beberapa pihak lainnya harus ikut turun tangga. Sebab stunting merupakan tanggung jawab bersama.
Menurutnya, program untuk mengatasi dan mencegah gangguan tumbuh kembang pada anak Indonesia ini melibatkan 17 kementerian dan pemerintah daerah.
“Anggaran untuk menangani stunting Rp44,8 triliun tahun 2022, dari ini dilakukan oleh 17 Kementerian/Lembaga sebesar Rp 34,1 triliun dan dana alokasi khusus masuk APBD Rp 8,9 triliun. Maka perlu berbagai informasi, di mana lokasi stunting terbesar, siapa 17 lembaga yang menjadi pengampu stunting itu," kata Sri Mulyani melansir Pikiran-Rakyat.com dari Webinar Keterbukaan Informasi Publik bertajuk Kolaborasi Atasi Stunting Melalui Dukungan APBN Indonesia Emas 2045 pada Kamis, 4 Agustus 2022.
Dijelaskan, Pemerintah selama ini terus berupaya melakukan cara terbaik agar kasus stunting anak di Indonesia dapat menurun.
Dibutuhkan suatu mobilitas dari Kementerian/Lembaga pusat dan daerah. Peranan APBN ini sangat penting," tambah Menkeu.
Pada tahun 2021, kasus stunting pada anak-anak di Indonesia telah mengalami penurunan ke angka 24,4 persen. Pada tahun 2018 sebelumnya, tercatat kasus anak-anak stunting di Indonesia menembus angka 30,8 persen.
Sri Mulyani juga menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap kasus stunting dapat menurun hingga 14 persen pada 2024 mendatang.
Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. ***
