KALTENGLIMA.com, Puruk Cahu - Penyelenggaraan kebijakan kawasan permukiman dan perumahan yang relevan, responsif adalah menjawab tantangan kebutuhan masyarakat
Sebagai tindaklanjuti Pemkab Murung Raya melalui dinas Perumahan dan permukiman (Perkim) melaksanakan Konsultasi publik evaluasi SK kumuh tahun 2024.
Baca Juga: Lepas Kadis Purna Tugas, Begini Harapan Pj Bupati Hermon
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah wajib mengatur perencanaan agar kawasan permukiman dan perumaham dapat tertata dengan baik.
Pj sekda Rudie Roy melalui Asisten Sekda Yulianus mengatakan, dalam pelaksanaan pembangunan permukiman yang berorientasi dengan perencanaan pengembangan kawasan permukiman dan perumahan. Kabupaten Murung Raya diharapkan mempunyai konsep dalam grand desain untuk kawasan permukiman dan perumahan.
Baca Juga: Rebo Wekasan 4 September: Yuk, Persiapkan Diri dengan Amalan-amalan Ini
Baca Juga: Waspadai Ciri-cirinya! Ternyata Tanda Kolestrol Juga Bisa Muncul di Mata
"Urgensi SK Kumuh dan Perda Kumuh terkait Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah Amanat UU 1/2011 PKP,
dasar hukum bagi Pemerintah Daerah (Provinsi, Kab/Kota) dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh, kebijakan dan penanganan permukiman kumuh menjadi lebih fokus dan terarah," terang Yulianus membuka Konsultasi publik evaluasi SK kumuh tahun 2024 di aula kantor Perkim setempat, Rabu 4 September 2024.
Baca Juga: Xiaomi Pad 7 Series: Siap Bersaing dengan Tampilan OLED Memukau
Selain itu SK Kumuh dan Perda Kumuh menjadi salah satu Readiness Criteria (RC) dalam dukungan program penanganan permukiman kumuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Provinsi dan kabupaten/ kota) sesuai dengan kewenangannya. SK Kumuh dan Perda Kumuh menjadi instrumen yang menjadi acuan dan dasar hukum pelaksanaan sehingga memberikan kepastian hukum stakekolders dalam upaya pelaksanaan penanganan kumuh.
"Dengan adanya SK kumuh dan Perda kumuh, pemerintah daerah memiliki instrumen pengendalian munculnya kumuh baru melalui mekanisme pencegahan dan instrumen penanganan melalui mekanisme peningkatan kualitas," imbuhnya.
Baca Juga: Leher-Pundak Terasa Kaku, Apakah Pertanda Kolestrol Tinggi? Ini Kata Dokter
Kadis Perkim Murung Raya Stardian S Tingan mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah wajib mengatur perencanaan agar kawasan permukiman dan perumaham dapat tertata dengan baik.
Diharapkannya, agar ini sebagai langkah awal yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah dengan data akurat dengan mengidentifikasi daerah-daerah mana yang membutuhkan perhatian lebih, siapa yang membutuhkan bantuan dan bagaimana dapat mengalokasikan sumber daya.
