KALTENGLIMA.COM – Rencana kenaikan gaji hingga tunjangan untuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah rupanya menulai penolakan dari sejumlah mahasiswa.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo mengatakan bahwa usulan tersebut maish dalam tahap pembahasan dan belum resmi diputuskan.
Baca Juga: Polisi Tangkap Warga yang Diduga Bakar Halte Transjakarta
“Semua masih di meja Pak Gubernur. Kita akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kalau memang dirasa perlu, tentu akan dipertimbangkan, tapi sekarang kita sedang melaksanakan efisiensi anggaran,” kata Edy pada Selasa, 2 September 2025.
Ia menambahkan, hingga saat ini Pemprov Kalteng masih menggunakan standar lama terkait gaji dan tunjangan DPRD karena keterbatasan APBD.
Baca Juga: Gubernur DKI Pastikan Kondisi Jakarta Kembali Aman dan Bisa Beraktivitas Normal
“Belum ada kenaikan, sementara masih menggunakan yang lama,” ujarnya.
Edy menekankan bahwa kondisi keuangan daerah harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, termasuk menyangkut belanja DPRD. Terlebih, Pemprov Kalteng masih berupaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Polisi Amankan Belasan Orang Pelaku Penjarahan Rumah Uya Kuya
“Kita akan lihat dulu kemampuan APBD. Potensi PAD sebenarnya besar, tapi belum maksimal. Jadi kita harus benar-benar bijak dalam mengelola anggaran,” pungkasnya.
***
Artikel Terkait
DPRD Apresiasi Peran TNI-Polri, Dorong Sinergitas Jaga Keamanan Daerah
Pemerintah Australia Keluarkan Peringatan Perjalanan Imbas Demo Besar di Indonesia
Begini Kronologi Penembakan Staf KBRI di Peru
Mendagri Minta Kepala Daerah dan Anggota DPRD Tunda Perjalanan ke Luar Negeri
Kapolri Ingatkan Personel TNI dan Polri Amankan Situasi Unjuk Rasa Sesuai SOP