Dinilai Tidak Konsisten Terkait Pembangunan IKN, Cak Imin: Dulu Dukung karena Harapan Ada Investasi Besar Masuk

KALTENGLIMA.COM - Pada saat pelaksanaan debat cawapres yang dilaksanakan pada Jumat (22/12/2023) di JCC, Jakarta, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) cawapres nomor urut 1 dinilai Gibran Rakabuming Raka tidak konsisten terkait dukungannya terhadap pembangunan IKN.

Terekam di jejak digital jika dulunya, Cak Imin mendukung pembangunan IKN, namun setelah  menjadi pasangan Anies Baswedan, Cak Imin kini menolak dengan pembangunan tersebut.

Cak Imin lantas menjelaskan jika dukungannya terhadap pembangunan IKN karena berada dalam koalisi pemerintahan. Ia mengaku jika selama ini dirinya terus mengevaluasi mega proyek tersebut.

Baca Juga: DPRD Minta Disbudparpora Perhatikan Layanan Toilet Tempat Wisata

"Oh iya, kita ini kan dulu bagian dari koalisi dan yang kita sampaikan itu (di debat) bukan hal-hal remeh temeh. Kita butuh skala prioritas yang sungguh-sungguh, sementara Banjarmasin, Balikpapan, kurang air jalannya rusak. Pontianak membutuhkan penanganan. Dananya nggak seberapa dibanding IKN," ungkap Cak Imin usai silaturahmi bersama Alumni Ponpes Lirboyo di Kabupaten Semarang, Minggu (24/12/2023).

Cak ikin mengatakan seharusnya pemerintah menentukan skala prioritas dalam melakukan pembangunan. Selain itu Ia juga menjelaskan alasan mendukung pembangunan IKN lantaran berharap ada investasi besar yang akan masuk.

"Makanya kita sampaikan adalah skala prioritas. Artinya semua harus mengevaluasi lah. Saya dalam proses terus mengevaluasi apa yang terbaik ke depan ini. Karena kalau tidak evaluasi, dulu kita dukung IKN karena kita harapan ada investasi besar masuk, konsultannya saja mantan PM Inggris. Tapi nggak ada yang masuk. Apakah kita teruskan prioritas itu? Makanya kita evaluasi," terang Cak Imin.

Baca Juga: Jay Idzes dan Nathan Tjoe A On Akan di Sumpah WNI Berbarengan

Ia juga menyangkal jika dukungannya terhadap pembangunan IKN ialah sebuah keterpaksaan. Tetapi Ia berpendapat jika sikapnya saat ini merupakan bentuk koreksi sehingga dirinya mengatakan akan mencari serta memberi solusi terhadap pembangunan IKN.

"Yalah (terpaksa). Kita yang bikin UU kok. Kita yang bikin UU. Dengan asumsi ada konsultan mantan PM, kira-kira jangan membebani APBN. Tapi sudah sekian lama tidak ada yang masuk. Kan wajar kita evaluasi. Evaluasi bagian dari perubahan. Jadi biasa aja perubahan itu adalah bagian dari upaya kita yang salah kita luruskan," tutur Cak Imin.

"Loh ini masih kita evaluasi terus, kita evaluasi terus, kan banyak solusinya. Nggak, mungkin nggak mangkrak, nggak mungkin kita membiarkan ada yang mangkrak, nggak. Tapi namanya evaluasi harus kita lakukan," pungkas Cak Imin. ***