KALTENGLIMA.COM - Heboh di media sosial setelah muncul rumor bahwa bahan bakar Pertalite akan dihapus dan digantikan dengan Pertamax Green. Meskipun unggahan di media sosial X oleh Vanilla_Almadina menyebutkan bahwa Pertalite telah dihapus, dan sebuah foto SPBU Pertamina menunjukkan penjualan Pertamax Turbo 98, Pertamax Green 95, dan Pertamina Dex tanpa Pertalite terlihat di dalamnya, namun kabar tersebut ternyata tidak benar.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, menegaskan bahwa Pertalite masih tersedia untuk dijual. Bahkan, SPBU yang ditampilkan dalam foto juga masih menjual bahan bakar RON 90 tersebut. Ini menunjukkan bahwa rumor mengenai penghapusan Pertalite tidaklah akurat.
"Itu infonya tidak benar, bahkan SPBU yang ditampilkan dalam gambar tersebut masih menjual Pertalite," ucap Irto.
Baca Juga: BI Jalin Kerjasama dengan MUI Kembangkan Keuangan Syariah RI
Sebelumnya, wacana penghapusan Pertalite dan penggantian dengan Pertamax Green 92 telah mencuat pada pertengahan tahun 2023. Rencananya, bahan bakar tersebut akan mulai dijual tahun depan, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah.
Direktur Utama PT Pertamina, Nicke, membeberkan rencana tersebut sebagai bagian dari Program Langit Biru tahap kedua. Program ini akan melibatkan penjualan bahan bakar jenis dengan RON minimal 90 yang dicampur dengan etanol. Meskipun demikian, keputusan akhir masih bergantung pada kebijakan pemerintah.
"Sehingga tahun depan hanya ada tiga produk, yang pertama adalah Pertamax Green 92 dengan mencampur RON 90 dengan 7 persen etanol, kedua Pertamax Green 95 mencampur Pertamax dengan 8% etanol, ketiga adalah Pertamax Turbo," ucap Nicke saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII, Rabu (30/8/2023).
Baca Juga: Sopir Mobil Yaris Tabrak Petugas Kebersihan di Tol Cijago Hingga Tewas
"Jadi ada dua green gasoline, green energy, low carbon yang akan menjadi produk Pertamina," lanjutnya.
Nicke menjelaskan bahwa harga Pertamax Green 92 mungkin akan dikategorikan sebagai Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi, serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
"Kami mengusulkan ini adalah karena itu lebih baik, kalau misalnya harga sama tetapi masyarakat mendapatkan lebih baik dengan octan number lebih baik sehingga itu untuk mesin juga lebih baik sekaligus emisinya juga menurun. Why not?," jelas Nicke.
Baca Juga: Kasus Potongan Insentif ASN, KPK Resmi Tahan Bupati Sidoarjo
"Tapi kembali lagi supaya tidak terjadi perdebatan di publik saya ingin menjelaskan ini adalah hasil kajian internal kami, akan diusulkan ke pemerintah. Namun implementasinya tentu ini menjadi ranah pemerintah untuk memutuskan," lanjutnya lagi.
Artikel Terkait
Berpeluang Diusung PPP Maju Pilkada Jakarta, Sandiaga Uno: Akan Dikoordinasikana
Demi Ngidam Terpenuhi, Mpok Alpa Rela Beli Benda Ini
Intip Dua Syarat untuk Pencairan BPJS Ketenagakerjaan