Yusril Ihza Mahendra Resmi Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

KALTENGLIMA.COM - Fahri Bachmid resmi gantikan Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (Ketum PBB).

Fahri gantikan Yusril yang mengundurkan diri sebagai puncuk kepemimpinan partai politik (parpol) itu.

Setelah resmi gantikan Yusril, Fahri mengaku dirinya siap mengemban amanah sebagai Ketum PBB.

Baca Juga: Jelang Panggilan Timnas Indonesia, Rafael Struick bersama ADO Den Haag U-21 Promosi ke Kasta Tertinggi

Keinginannya itu disampaikan dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang digelar di DPP PBB Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu, 18 Mei 2024.

MDP merupakan lembaga tertinggi di dalam struktur organisasi PBB yang berwenang mengambil keputusan-keputusan penting seperti melakukan perubahan terbatas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan memilih seorang penjabat ketua umum jika ketua umum yang dipilih muktamar berhalangan tetap.

Permintaan Yusril mengundurkan diri diterima oleh peserta MDP yang terdiri atas DPP PBB, Dewan Pimpinan Wilayah, serta badan-badan khusus, dan otonom PBB yang seluruhnya berjumlah 49 suara dalam pengambilan keputusan.

Baca Juga: Dahsyat! Inilah Empat Manfaat Makan Kacang Mete Bagi Kesehatan Tubuh

Ketua Mahkamah Partai PBB Dr Fahri Bachmid mendapat dukungan 29 suara dalam pemungutan suara untuk memilih penjabat ketua umum.

Sedangkan, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor memperoleh dukungan 20 suara.

Yusril mengungkapkan sudah terlalu lama memimpin partai sejak PBB berdiri di awal Reformasi 1998. Menurut dia, sudah saatnya terjadi regenerasi dalam kepemimpinan PBB.

Baca Juga: Elon Musk Resmi Luncurkan Starlink, Akui Tertarik Ingin Investasi di Indonesia

Yusril saat ini berusia 68 tahun, sedangkan Fahri Bachmid berusia 46 tahun.

Yusril mengaku bakal tetap aktif dalam dunia politik dalam kapasitasnya sebagai pribadi dengan latar belakang akademisi dan pengalaman yang cukup panjang dalam dunia politik di Tanah Air tanpa dibatasi oleh keterikatan dengan sebuah partai politik.