KALTENGLIMA.COM - Presiden RI Joko Widodo mengadakan rapat dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang untuk membahas keberlanjutan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Para menteri yang hadir antara lain Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Menko Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa rapat tersebut berfokus pada evaluasi harga gas.
Baca Juga: Ketahui Jenis-Jenis Surat Suara Pilkada Serentak 2024
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyatakan akan mengevaluasi kebijakan HGBT selama bulan Juli-Agustus ini untuk kemudian disampaikan ke Presiden.
Evaluasi ini terutama akan menyoroti sisi penerimaan negara, karena manfaat yang diterima industri dari kebijakan HGBT dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
Penerapan HGBT sebesar 6 dolar AS per MMBTU sejak 2020 bagi tujuh kelompok industri (pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet) telah mengurangi penerimaan negara sebesar Rp29,39 triliun dalam periode 2021-2022.
Baca Juga: Tim Kuasa Hukum Pegi Setiawan Tuntut Balik Polda Jabar Ratusan Juta
Kebijakan ini akan berakhir pada 31 Desember 2024, sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023.
Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan HGBT akan dilanjutkan bagi tujuh kelompok industri tersebut.
Sementara itu, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menilai perluasan HGBT ke seluruh sektor industri tidak akan membebani APBN dan dapat mengurangi penerimaan negara karena kebutuhan gas untuk industri hanya 30 persen dari total suplai gas nasional.
Baca Juga: Ngeri! Warga Israel Meninggal Dunia Diserang Amoeba Pemakan Otak
Oleh karena itu, Menperin meminta agar Program HGBT dapat diperluas untuk seluruh 24 sub sektor industri manufaktur, mengingat program HGBT yang berjalan sejak 2020 memiliki dampak berganda yang signifikan pada investasi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja.
Artikel Terkait
KPK Temukan Sejumlah Pegawai Diduga Main Judi Online
Jokowi Lepas Bantuan Kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afganistan, Segini Nilainya
WNA Amerika Mengaku Investor Dideportasi dari Bali, Ini Alasanny