Soal PPN 12% Tetap Berlaku Januari 2025, Ini Respons Sri Mulyani

photo author
- Selasa, 3 Desember 2024 | 18:53 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Instagram @smindrawati)
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Instagram @smindrawati)

 

KALTENGLIMA.COM - Sejumlah menteri rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat. Dalam rapat itu salah satu yang dibahas yakni terkait tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan naik jadi 12% pada 2025.

Rapat itu kabarnya berlangsung dari 15.00 WIB sampai sekitar 16.00 WIB. Setelah rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah keluar bersamaan.

Ketika ditanya terkait PPN 12% yang kabarnya akan tetap diberlakukan, Sri Mulyani tak banyak bicara. Ia hanya menjawab perlu ditanyakan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca Juga: Kapten Ipswich Town Tolak Pakai Ban Pelangi, Ternyata Faktor Ini Penyebabnya

"Nanti pak Menko aja," ucapnya singkat.

Kemudian, tak lama, keluar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Ia juga menyebut salah satu pembahasan rapat sore ini ialah PPN jadi 12%.

Ketika ditanya apakah PPN 12% tetap akan diberlakukan pada 2025, Yassieli menuturkan perlu ditanyakan kepada Sri Mulyani dan Airlangga.

Baca Juga: Viral! Rupiah Dicoret-coret, Pelaku Bisa Dikenakan Pidana dan Denda

"Tanya ke Pak Menko dan Bu Ani," pungkasnya.

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Parjiono mengatakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tetap berlaku mulai Januari 2025.

Walaj demikian, menurut Parjiono, kebijakan itu akan mengecualikan beberapa kelompok demi menjaga daya beli. Beberapa di antaranya kelompok masyarakat miskin, kesehatan, hingga pendidikan.

Baca Juga: Respons Komdigi Usai KPPU Bilang Starlink Harus di Daerah 3T

"Jadi kita masih dalam proses ke sana, artinya akan berlanjut. Tapi kalau kita lihat dari sisi, khususnya menjaga daya beli masyarakat, di situ kan pengecualiannya sudah jelas: untuk masyarakat miskin, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya di sana," katanya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Selasa (3/12/2024).

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Wanda Hanifah Pramono

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Bupati Bekasi Jadi Tersangka KPK Punya Harta Rp 79,1 M

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:10 WIB

KLH Angkut 116 Ton Sampah di Pasar Cimanggis Tangsel

Jumat, 19 Desember 2025 | 17:50 WIB
X