Imbas Anggaran Kemenhut Dipotong Rp 1,2 T, Dinas Diperketat Tak Ada Uang Saku

photo author
- Jumat, 14 Februari 2025 | 06:53 WIB
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan poin-poin pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan poin-poin pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

KALTENGLIMA.COM - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni mengatakan kementeriannya juga turut terkena pemangkasan anggaran sebesar Rp 1,217 triliun atau 23,6% dari pagu awal sebesar Rp 5,158 triliun. Dari pemangkasan tersebut kini anggaran yang tersisa untuk tahun 2025 yaitu sebesar Ro 3,951 triliun.

"Kementerian kehutanan mendapatkan mandat untuk melakukan efisiensi sebesar Rp 1,217 triliun atau 23,6% dari Rp 5,158 triliun sehingga yang dapat digunakan Rp 3,951 triliun," ungkap Raja Juli pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kamis malam (13/2/2025).

Dengan adanya pemangkasan anggaran tersebut, membuat Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menunda belanja modal yang belum berkontrak. Misalnya renovasi dan pembangunan gedung, pengadaan peralatan mesin termasuk kendaraan operasional, mengurangi secara signifikan belanja ATK (alat tulis kantor) serta meniadakan belanja banner, spanduk dan lain sebagainya.

Baca Juga: Serial Alice In Borderland3 Rilis Teaser, Intip Sinopsisnya

Tak hanya itu, namun juga meniadakan kegiatan yang bersifat konsinyering, kegiatan seremonial, rapat seminar sosialisasi dan lain-lain secara faktual. Kemudian integrasi program antar unit kerja Eselon 1 untuk memenuhi kinerja Kementerian.

"Kemudian pembatasan perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dilakukan secara sangat efektif. Perjalanan dinas dilakukan hanya untuk kegiatan pemangku kawasan dengan meniadakan komponen uang saku," tuturnya.

Ia menambahkan yaitu adanya penghapusan atau pemutihan Barang Milik Negara (BMN) yang sudah rusak atau melewati usia komersial.

Baca Juga: Huawei MatePad SE 11 Rilis, Harganya Ramah di Kantong

"Sehingga mengurangi biaya pemeliharaan kemudian efisiensi dan penundaan belanja ATK yang terkait dengan core system dilakukan integrasi sistem dan aplikasi," jelasnya.

Raja Juli juga menambahkan, proporsi pagu per program yang telah dilakukan efisiensi yaitu program dokumen manajemen sebesar Rp 3,380 triliun akan dilakukan efisien sebesar Rp 427 miliar, sehingga yang dapat digunakan sebesar Rp 2,95 triliun.


Selanjutnya, untuk program pengelolaan hutan berkelanjutan sebesar Rp 1,655 triliun dilakukan efisiensi sebesar Rp 742 miliar, sehingga yang dapat digunakan sebesar Rp 923 miliar.

Baca Juga: Kembali Berulah, Depezet Resmi Dinonaktifkan EVOS

Kemudian, pada program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dilakukan pemangkasan sebesar Rp 46 miliar dari awalnya Rp 112 miliar. Akhirnya, yang dapat digunakan sebesar Rp 66,3 miliar.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Wanda Hanifah Pramono

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Bupati Bekasi Jadi Tersangka KPK Punya Harta Rp 79,1 M

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:10 WIB

KLH Angkut 116 Ton Sampah di Pasar Cimanggis Tangsel

Jumat, 19 Desember 2025 | 17:50 WIB
X