Mendagri Tegaskan 15 Kepala Daerah Hasil Putusan MK Tidak Dilantik Bersamaan

Dari total 40 perkara yang diperiksa lebih lanjut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya.

Dari 26 permohonan yang dikabulkan, 24 di antaranya berujung pada keputusan untuk mengadakan PSU. Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah terkait wajib melaksanakan pemungutan suara ulang sesuai dengan putusan MK.

Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Dalam perkara yang menyangkut Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara.

Sementara dalam perkara terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan pada penulisan keputusan KPU mengenai hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2024.