Anggota Polres Buton Dipecat Gara-Gara Terlibat Kasus Asusila

KALTENGLIMA.COM - Kepolisian Resor (Polres) Buton Utara resmi memecat seorang anggotanya, Aipda AD, karena terlibat kasus dugaan asusila terhadap ibu mertuanya sendiri. Kejadian tersebut terjadi pada 16 Januari 2025 di wilayah Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara.

Kapolres Buton Utara, AKBP Totok Budi, mengatakan pemecatan dilakukan melalui mekanisme sidang kode etik yang telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Ia memastikan bahwa seluruh proses administratif telah dilalui sesuai prosedur.

“Sidang kode etik telah dilaksanakan dan diputuskan PTDH. Seluruh tahapan administratif telah dijalani di Polres Buton Utara,” ujarnya saat dihubungi dari Kendari, Sabtu.

Baca Juga: Zulhas Klaim Swasembada Beras Tercapai, RI Tak Perlu Impor hingga 2026

Totok juga mengonfirmasi bahwa Aipda AD telah mengajukan banding ke Polda Sulawesi Tenggara. Namun, ia menegaskan proses tersebut akan diawasi secara ketat agar tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh klaim atau intervensi dari pihak manapun.

Kekhawatiran publik mencuat setelah beredar informasi bahwa AD mengklaim akan terbebas dari sanksi dengan dukungan dari pihak tertentu di level atas. Hal ini semakin menambah keresahan, terutama dari pihak keluarga korban.

Totok menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran, apalagi yang mencoreng institusi kepolisian. Ia menekankan pentingnya integritas dan kedisiplinan di tubuh Polri.

Baca Juga: Viral! Wisatawan Naik Delman di Bandung Bayar Rp 600 Ribu, Ini Kata Wali Kota

“Kami tidak akan menolerir pelanggaran apa pun, apalagi yang mencoreng nama baik institusi. Saya selalu menekankan kepada anggota agar menjunjung tinggi integritas dan disiplin,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa komitmen Polri adalah menjadi contoh dalam penegakan hukum yang bersih dan transparan, termasuk jika pelanggaran berasal dari internal.

"Komitmen ini sekaligus menjadi pesan bahwa institusi Polri siap bertindak tegas terhadap pelanggaran etik dan pidana yang dilakukan oleh personelnya, tanpa pandang bulu," tutupnya.