DPR Minta Belasan Ribu Sekolah Keberlanjutan Direvitalisasi Meski Anggaran Menurun

KALTENGLIMA.COM - Wakil Ketua Komisi X DPR, My Esti Wijayati, menekankan pentingnya keberlanjutan program Percepatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan (PSPP) meski anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalami penurunan.

Ia menilai program revitalisasi terhadap 11.179 satuan pendidikan dari PAUD hingga SMA sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Indonesia.

Esti juga menegaskan perlunya dukungan teknis agar sekolah mampu merawat dan mengelola sarana yang sudah diperbaiki, sehingga hasil investasi negara tidak cepat rusak.

Baca Juga: KPK Tak Akan Publikasi Pengajuan Justice Collaborator Immanuel Ebenezer

Selain fokus pada perbaikan fisik sekolah, Esti mendorong agar revitalisasi ini terintegrasi dengan aspek lain yang mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Menurutnya, perbaikan gedung harus diikuti dengan peningkatan kualitas pembelajaran, kesejahteraan guru, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet.

Ia mengingatkan, revitalisasi jangan hanya berhenti pada tampilan fisik, melainkan harus benar-benar menghadirkan pendidikan bermutu dengan lingkungan belajar yang kondusif dan sumber daya pendukung yang memadai.

Baca Juga: Tak Pernah Menangi Liga Champions, Mbappe Ngaku Tak Cemas

DPR, kata Esti, berkomitmen untuk mengawasi secara ketat proses revitalisasi agar sesuai standar mutu dan kebutuhan riil dunia pendidikan.

Ia menyoroti turunnya anggaran Kemendikdasmen pada RAPBN 2026 yang hanya Rp55 triliun, jumlah yang dianggap tidak sebanding dengan banyaknya program strategis, termasuk Wajib Belajar 13 tahun.

Oleh karena itu, Esti mendukung Mendikdasmen Abdul Mu’ti untuk berkoordinasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto guna memperjuangkan tambahan alokasi dana.

Baca Juga: Kebakaran Rumah di Johar Baru, 20 Unit Damkar Dikerahkan

Harapannya, hasil pertemuan tersebut bisa memperkuat pembangunan pendidikan nasional sekaligus menjaga pemerataan akses dan mutu pendidikan di seluruh Indonesia.