Usai Pasar Induk Kramat Jati Terbakar, Pramono Pastikan Pedagang Tak Direlokasi

KALTENGLIMA.COM - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan para pedagang di Pasar Induk Kramat Jati tetap dapat berjualan setelah kebakaran yang terjadi di area pasar tersebut. Pemprov DKI akan segera melakukan perbaikan agar aktivitas perdagangan tak terganggu.

"Karena ini bukan kebakaran besar, nanti segera kita renovasi. Yang jelas tetap akan berjualan di Kramat Jati. Tidak, karena mereka juga tidak ingin untuk pindah ke mana-mana," kata Pramono di Museum MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Pramono menyampaikan, laporan dari Wali Kota Jakarta Timur Munjirin, menyebutkan tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kerugian juga dinilai tidak terlalu besar, walau sebagian komoditas terdampak, terutama pisang dan pepaya.

Baca Juga: Tak Kapok Diceraikan, Viral Isu Jule Selingkuh dengan Pacar Sahabatnya Sendiri

"Tadi pagi Bapak Wali Kota sudah memberikan laporan. Kebetulan kerugiannya itu tidak besar dan tidak ada korban. Hanya memang terutama pisang dan pepaya," ujarnya.

Pemprov DKI, lanjut Pramono, akan memberikan bantuan kepada para pedagang yang terdampak kebakaran. Bantuan itu disiapkan untuk meringankan beban pedagang agar aktivitas jual beli dapat kembali normal dalam waktu dekat.

"Nantinya tentu kami akan memberikan bantuan untuk itu," ucapnya.

Baca Juga: Video Asusila Diduga Selebgram Asal Balangan yang Viral Dilaporkan ke Polisi

Pramono menegaskan, Pasar Induk Kramat Jati tetap menjadi lokasi utama aktivitas perdagangan bagi para pedagang. Renovasi akan dilakukan tanpa relokasi agar roda ekonomi di pasar tetap berjalan.

Sebagai informasi, ratusan kios di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur (Jaktim), hangus terbakar. Kerugian diperkirakan sekitar Rp 10 miliar.

"Objek terbakar 350 kios buah dan makanan. Kerugian kurang lebih Rp 10 miliar," kata Kasiops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jaktim, Abdul Wahid, Senin (15/12).

Baca Juga: Rumah Dinas Plt Gubernur Riau Digeledah KPK