KALTENGLIMA.COM - Kejaksaan Agung menyatakan akan menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) sebelum mengambil langkah lanjutan terkait pemberian abolisi kepada terdakwa kasus korupsi impor gula, Tom Lembong.
Direktur Penuntutan pada Jampidsus, Sutikno, menjelaskan bahwa Kejagung akan mempelajari isi Keppres tersebut, termasuk aspek teknis dan administratif, untuk menentukan tindakan selanjutnya.
Pihak Kejaksaan tidak ingin bertindak sebelum memperoleh dasar hukum yang sah dari Presiden.
Baca Juga: Dua Pegawai Imigrasi Bali dan WN Rusia Aniaya WN Lithuania
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menambahkan bahwa institusinya menghormati kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi kepada Tom Lembong, apalagi keputusan tersebut telah mendapat persetujuan dari DPR RI.
Meski demikian, Kejagung masih menunggu secara resmi turunnya Keppres agar dapat menyesuaikan proses hukum yang sedang berjalan.
Abolisi ini menandai intervensi negara terhadap proses pidana, yang kini tinggal menunggu legitimasi akhir melalui Keppres.
Baca Juga: Tim Jibom Polda Jatim Evakuasi Dugaan Penemuan Granat Aktif di Rumah Warga di Malang
Sebelumnya, DPR RI menyetujui permohonan abolisi yang diajukan oleh Presiden atas nama Tom Lembong, yang terkait kasus dugaan korupsi dalam pengurusan impor gula pada periode 2015–2016 saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut bahwa dirinya yang mengusulkan permohonan abolisi tersebut kepada Presiden. Dengan pengabulan abolisi, maka seluruh proses hukum terhadap Tom Lembong dihentikan.
Padahal, ia sebelumnya telah divonis 4 tahun 6 bulan penjara, dan saat ini perkara tersebut masih dalam proses banding baik oleh pihak terdakwa maupun jaksa penuntut.