KALTENGLIMA.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap bahwa data keluarga penerima manfaat bantuan sosial pernah mengalami permasalahan ketika masih dikelola langsung oleh Kementerian Sosial.
Sebelum terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, data yang saat itu dikenal sebagai Data Tunggal Kesejahteraan Sosial berada sepenuhnya di bawah pengelolaan Kemensos.
Kondisi tersebut menimbulkan potensi konflik kepentingan karena Kemensos tidak hanya menjadi pihak yang mengelola data, tetapi juga menyalurkan dan melakukan evaluasi penyaluran bantuan sosial.
Baca Juga: Sejak Juni Tak Lagi Punya Paspor, Jurist Tan Ditetapkan Masuk DPO Kejagung
Dengan adanya kebijakan baru ini, pengelolaan data KPM beralih ke Badan Pusat Statistik yang dinilai dapat memutakhirkan data penerima secara dinamis, mengingat perubahan data masyarakat terjadi setiap hari akibat kelahiran, kematian, pernikahan, atau perpindahan tempat tinggal.
Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mengungkap masih adanya ribuan penerima bansos yang gagal mencairkan bantuan akibat masalah administrasi data yang belum terselesaikan sejak 2018.
Di daerah Jawa Barat VIII, ia menemukan langsung kasus seperti yang dialami Darsinih, seorang warga yang gagal lolos verifikasi perbankan hanya karena namanya tertulis “Darsini” tanpa huruf “H” pada sistem bank, meskipun data NIK, alamat, dan nama orang tua sudah sesuai.