KALTENGLIMA.COM - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk memastikan bahwa seluruh dapur yang melayani program makan bergizi gratis telah memenuhi standar kebersihan dan higienitas yang ketat.
Setiap dapur diwajibkan memiliki peralatan sterilisasi, alat uji kualitas makanan (test kit), serta sistem penyaringan air bersih.
Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, arahan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu malam, 5 Oktober.
Baca Juga: IPB sebut Lauk Ikan Hiu Berbahaya Bagi Anak karena Mengandung Mercuri
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan bahwa seluruh dapur makan bergizi gratis harus sudah dilengkapi alat-alat pendukung higienitas paling lambat pada minggu depan.
Ia menekankan pentingnya penggunaan alat pencuci dan pengering yang higienis dengan air hangat, perangkat sterilisasi untuk mencegah kontaminasi bakteri, serta penyediaan filter air bersih untuk memastikan keamanan pangan bagi masyarakat.
Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis menjadi salah satu agenda utama dalam rapat terbatas malam itu.
Baca Juga: Gubernur Jabar Jelaskan Kebijakan Donasi Rp1.000 per Hari untuk Warga
Selain membahas program gizi nasional, rapat juga menyinggung berbagai prioritas pemerintah lainnya, seperti pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pembangunan Kampung Nelayan, ketahanan pangan dan energi, serta langkah-langkah stimulus ekonomi menjelang akhir tahun 2025.
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani.
Beberapa pejabat tinggi lainnya turut hadir, seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang mendampingi Presiden dalam membahas arah kebijakan strategis nasional.