Meski Menerima, F-KIR Beri Catatan Khusus Terhadap LKPJ APBD 2024 Barito Utara

KALTENGLIMA.COM, MUARA TEWEH – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Barito Utara menyampaikan pendapat akhir dan sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna DPRD setempat. Rabu, 9 September 2025.

Dalam penyampaian yang dibacakan Sekretaris Fraksi KIR, H. Tajeri, F-KIR memberikan apresiasi atas capaian realisasi pendapatan daerah yang melampaui target.

Pada 2024, realisasi pendapatan mencapai Rp 2,798 triliun atau 105,81% dari target anggaran sebesar Rp 2,645 triliun.

Baca Juga: Fraksi PDIP Setuju LKPJ APBD 2024 Jadi Perda, Beri Catatan Penting

Namun, di sisi lain, fraksi ini menyoroti realisasi belanja daerah yang dinilai masih rendah. Dari pagu anggaran belanja sebesar Rp 2,922 triliun, realisasinya hanya Rp 2,279 triliun (78%).

F-KIR berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan penyerapan anggaran belanja pada tahun berikutnya untuk memacu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp 1,294 triliun, F-KIR mendorong agar dana tersebut dialokasikan untuk program-program prioritas di tahun anggaran mendatang.

Baca Juga: Wujudkan Lumbung Pangan Nasional, Kalimantan Tengah Siap Cetak 85.740 Hektare Sawah Baru

"Catatan penting lainnya adalah terkait opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," kata H. Tajeri.

Dikatakan H. Tajeri, pihaknya meminta pemerintah segera menindaklanjuti semua temuan BPK, yang meliputi, ketidaksesuaian volume dan spesifikasi pekerjaan, denda keterlambatan yang belum disetor, belanja honorarium dan jasa yang tidak sesuai ketentuan dan perhitungan pembayaran belanja pegawai yang tidak tepat.

"Fraksi ini menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang di masa depan dan meminta pengawasan yang lebih ketat dari seluruh dinas dan badan di lingkungan pemda," ungkap politisi asal Gerindra ini.

Baca Juga: Enam Orang Jadi Tersangka Penganiayaan di Manggarai, 4 Diantaranya Polisi

Selain itu, pengelolaan aset daerah juga mendapat sorotan.

Fraksi gabungan Partai Golkar dan Partai Gerindra ini menyatakan bahwa banyak aset, baik berwujud seperti kendaraan, tanah, dan rumah dinas, maupun tidak berwujud, yang belum dikelola secara maksimal.