Terjadi Serangan Ransomware ke PDNS, Proyek IKN Kena Imbas

photo author
- Selasa, 23 Juli 2024 | 16:54 WIB
Ilustrasi IKN (Ilustrasi/x.com/nug1209)
Ilustrasi IKN (Ilustrasi/x.com/nug1209)

KALTENGLIMA.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) angkat bicara terkait serangan hacker ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Surabaya, Jawa Timur. Hal tersebut berdampak terhadap kelangsungan konstruksi proyek-proyek pemerintah, salah satunya pada proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis menyebutkan, setidaknya sebanyak 10% konstruksi proyek terpengaruh atas kejadian serangan ransomware itu. Hal ini termasuk proyek-proyek strategis nasional (PSN) dan IKN.

"Ada (PSN yang kena), yang IKN juga ada. Sehingga, karena ada proses kendala di PDN makanya tadinya kita menggunakan sistem informasi pendukung tadi, kita ubah kembali lagi ke manual," kata Abdul, dalam konferensi pers usai acara Launching Konstruksi Indonesia 2024 di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

Baca Juga: Spesifikasi dan Harga Xiaomi Redmi Pad Pro di Indonesia

Abdul menuturkan, serangan ke PDNS 2 mendatangkan dampak yang signifikan, utamanya dalam aktivitas jasa konstruksi. Hal itu terutama terkait dengan proses sertifikasi tenaga kerja, konstruksi, hingga proses pengadaan atau tender.

"Walau alhamdulillah mungkin sisa yang terpengaruh itu nggak sampai 10%. Karena pekerjaan kita sudah 90% kita selesaikan di 2024 ini," ujarnya.

Langkah Kembali ke metode manual pun menjadi cara yang cepat agar hal tersebut tidak terlalu berdampak pada proses konstruksi yang sudah berjalan. Jika tidak, bisa-bisa proyek yang terimbas seperti IKN mengalami keterlambatan penyelesaian.

Baca Juga: Fenomena Dingin Bediding: BMKG Jelaskan Alasannya

"Kita harus bergerak cepat. Kalau kita nggak segera mengambil keputusan cepat untuk kembali ke manual, maka waktu akan hilang, habis, maka itu akan menjadikan pembangunan infrastruktur di IKN juga akan mundur," tutur dia.

"Kemarin kita kembali ke manual, termasuk juga proses sertifikasi, badan usaha, termasuk sertifikasi tenaga kerja konstruksi juga kembali ke manual," sambungnya.

Abdul menilai, Langkah ini sudah dirasa tepat, mengingat jika semakin dibiarkan dampaknya bisa semakin besar. Walaupun memang konsekuensinya bila kembali ke manual akan terdapat ekstra tenaga hingga ekstra waktu yang dibutuhkan.

Baca Juga: Benarkah Angker, Lokasi tempat Pelajar SMP Tenggelam dan Banyak Makan Korban?

Selaras dengan kondisi ini, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dewi Chomistriana menyebutkan, pihaknya mengajak para pelaku usaha yang bergerak di bidang cyber security dan pengelolaan data untuk ikut serta dalam acara Konstruksi Indonesia (KI) 2024.

"Saya kira itu nantinya teknologi-teknologi tersebut akan sangat dibutuhkan di masa mendatang. Mari bapak/ibu kalau ada yang berbisnis pada area itu kita akan sangat mengundang supaya bisa memperkaya nanti substansi rangkaian KI 2024," kata Dewi, dalam paparannya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Wanda Hanifah Pramono

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Bupati Bekasi Jadi Tersangka KPK Punya Harta Rp 79,1 M

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:10 WIB

KLH Angkut 116 Ton Sampah di Pasar Cimanggis Tangsel

Jumat, 19 Desember 2025 | 17:50 WIB
X