Menteri HAM Ingin Anggaran Rp 20 Triliun, Pimpinan DPR Beri Respons

photo author
- Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:50 WIB
Menteri HAM Natalius Pigai (Instagram @natalius_pigai)
Menteri HAM Natalius Pigai (Instagram @natalius_pigai)

KALTENGLIMA.COM - Wakil Ketua DPR Adies Kadir merespons permintaan dari Menteri HAM Natalius Pigai yang mengusulkan agar anggaran kementeriannya dinaikkan hingga mencapai Rp 20 triliun.

Adies menjelaskan bahwa DPR akan terlebih dahulu meninjau kebutuhan yang diajukan sebelum memutuskan apakah permintaan tersebut realistis atau tidak.

Menurutnya, saat ini pihak DPR belum melihat secara rinci apa saja yang diajukan dalam peningkatan anggaran dari Rp 60 miliar menjadi Rp 20 triliun, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai kelayakan pengajuan tersebut.

Baca Juga: Polantas Dihukum Squat Jump di Tol, Polda Metro Beri Penjelasan

Adies menambahkan bahwa jika kebutuhan anggaran tersebut dinilai masuk akal, maka DPR akan mempertimbangkan permintaannya. Namun, pemenuhan anggaran juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

Bagi DPR, setiap pengajuan anggaran yang rasional bisa dipenuhi, tetapi harus mempertimbangkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan apakah dana negara cukup untuk mendukung anggaran sebesar itu.

Sebagai perbandingan, Adies menyebutkan bahwa lembaga seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) juga membutuhkan peningkatan anggaran yang signifikan.

Baca Juga: Sidang Vonis Pembunuh Dante Yudha Arfandi Bakal Digelar 4 November

Namun, pemerintah tetap harus menyesuaikan alokasi anggaran tersebut dengan kondisi keuangan negara, sehingga penanganan masalah narkotika tetap efektif meski dengan anggaran yang disesuaikan.

Sebelumnya, Natalius Pigai menyatakan bahwa kementeriannya hanya menerima anggaran sebesar Rp 64 miliar. Ia mengusulkan agar anggaran tersebut dirombak dan dinaikkan menjadi Rp 20 triliun agar program pembangunan di bidang HAM dapat berjalan secara optimal. 

Pigai juga menyampaikan keinginannya agar anggaran tersebut bisa diwujudkan jika negara memiliki kemampuan keuangan yang memadai, dengan harapan agar tugas-tugas di bidang HAM bisa dilaksanakan lebih maksimal.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Laili Rukhmina

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Bupati Bekasi Jadi Tersangka KPK Punya Harta Rp 79,1 M

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:10 WIB

KLH Angkut 116 Ton Sampah di Pasar Cimanggis Tangsel

Jumat, 19 Desember 2025 | 17:50 WIB
X