KALTENGLIMA.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan kunjungan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendiskusikan rencana realokasi anggaran yang cukup besar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam kunjungannya, ia menyampaikan bahwa terdapat lebih dari Rp5 triliun dana yang akan dialihkan dari belanja rutin yang dinilai tidak efisien, menuju pos-pos pengeluaran yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat.
Salah satu bentuk realokasi anggaran itu adalah pengalihan dana sebesar Rp700 miliar dari belanja teknologi informasi dan komunikasi di sektor pendidikan ke pembangunan ruang kelas baru.
Selain itu, anggaran perjalanan dinas yang semula Rp700 miliar juga akan dialihkan menjadi Rp2,4 triliun untuk mendanai pembangunan infrastruktur jalan.
Pemerintah provinsi juga akan mengalihkan dana sosialisasi sebesar Rp9 miliar untuk digunakan dalam pengadaan penerangan listrik bagi warga.
Menurut Dedi, KPK memberikan arahan agar seluruh kebijakan ini dikawal secara ketat agar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: Nama Budi Arie Muncul di Dakwaan Mafia Akses Judol, Projo Buka Suara
Ia menambahkan bahwa langkah strategis ini bertujuan untuk menyinergikan berbagai program guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, layanan publik, dan kesehatan masyarakat.
Harapannya, realokasi anggaran ini akan mendongkrak indeks ekonomi, kesejahteraan, serta pendidikan di Jawa Barat.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, membenarkan pertemuan tersebut dan menekankan pentingnya pengawasan agar pelaksanaannya tetap sesuai aturan.
Artikel Terkait
Aksi Penipuan Berkedok Bantuan di ATM, Pelaku Ditangkap di Ciputat
Minimarket di Tanah Abang Dirserang Perampok, Pelaku Berhasil Gasak Rp 70 Juta
Tekan Rupiah, Dolar AS Meningkat ke Angka Rp 16. 481
Lisa Mariana Menghadiri Sidang Pertama di PN Bandung, RK Meminta Penundaan