KALTENGLIMA.COM - Pemprov DKI Jakarta mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp182,7 miliar dalam perubahan APBD 2025 untuk mempercepat proses normalisasi Sungai Ciliwung.
Anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk pembebasan lahan permukiman warga yang diperlukan untuk pelebaran sungai. Sementara itu, pembangunan tanggul akan menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengingatkan agar dana tambahan tersebut benar-benar digunakan untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
Baca Juga: Turnamen Malaysia Masters 2025, Indonesia Tanpa Wakil di Sektor Ganda Putra
Ia menekankan bahwa pembebasan lahan harus menjadi prioritas utama agar program normalisasi Sungai Ciliwung bisa rampung tepat waktu pada tahun 2027.
Yuke juga berharap anggaran yang diajukan dapat terserap secara maksimal dan digunakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Selain itu, Yuke meminta Dinas Sumber Daya Air DKI untuk melakukan inventarisasi lahan yang masih perlu dibebaskan hingga tahun 2027.
Baca Juga: Penari Bali Terancam Denda Rp25 Juta Karena Joget Erotis dan Langgar Perda
Mengingat pembangunan normalisasi sungai dijadwalkan mulai pada 2027-2028, maka pembebasan lahan harus selesai sebelum proyek fisik dimulai.
Dalam waktu dekat, pemerintah akan melakukan pembebasan lahan seluas sekitar 67 hektare di Kelurahan Cawang dan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati sebagai bagian dari upaya ini.
Artikel Terkait
Nama Budi Arie Muncul di Dakwaan Mafia Akses Judol, Projo Buka Suara
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Kunjungi KPK Bahas Hal Ini
Curi Trafo Bekas Gardu Listrik Aliran Atas Stasiun Manggarai, Dua Orang Ditangkap
Polisi Periksa Kader PSI Dian Sandi Pasca Unggah Ijazah Jokowi