KALTENGLIMA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan komitmennya untuk terus mempertahankan alokasi anggaran sektor kesehatan sebesar lima persen dalam APBN.
Ia menegaskan bahwa sejak tahun 2016, pemerintah telah secara konsisten menyediakan porsi anggaran lebih dari lima persen untuk memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang memadai. Untuk tahun 2025, pemerintah telah merencanakan anggaran sebesar Rp218,5 triliun bagi sektor ini.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program pelayanan kesehatan yang menjangkau hingga pelosok, seperti Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP).
Baca Juga: KAI Selesaikan Evakuasi KA Argo Bromo Anggrek yang Anjlok di Subang
Program ini menjadi garda terdepan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar seperti imunisasi, pemeriksaan rutin, serta penyuluhan gizi.
Kegiatan posyandu dilaksanakan setiap bulan dan melibatkan kelompok usia balita, remaja, wanita usia subur, hingga lansia, dengan dukungan fasilitas puskesmas.
Hingga semester pertama 2025, pemerintah telah merealisasikan belanja kesehatan sebesar Rp78,6 triliun atau sekitar 36 persen dari total anggaran kesehatan.
Baca Juga: Wamendagri Tak Permasalahkan Masyarakat Kibarkan Bendera One Piece
Dari jumlah itu, Rp52,1 triliun dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat dan Rp26,5 triliun melalui transfer ke daerah.
Dana ini mencakup revitalisasi rumah sakit senilai Rp1,9 triliun untuk meningkatkan kelas rumah sakit serta memperkuat layanan spesialis, bantuan iuran JKN sebesar Rp23,2 triliun, pengadaan vaksin dan imunisasi senilai Rp1,1 triliun, serta program Pemeriksaan Kesehatan Gratis senilai Rp140,1 miliar.
Artikel Terkait
Apa Makna Bendera One Piece yang Ramai Dipasang Menjelang HUT ke-80 RI
KPK Bakal Umumkan Tersangka Kasus Dana CSR Bank Indonesia
KPK Usut Kasus Dugaan Korupsi Perusahaan Indonesia dengan Filipina
PSI Hormati Keppres Terkait Abolisi dan Amnesti