Gubernur Jateng Tegaskan Pati Kondusif Pasca Aksi Demo Besar

KALTENGLIMA.COM - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengadakan rapat terbatas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jateng untuk membahas perkembangan situasi pascaaksi pada 13 Agustus 2025 di Kabupaten Pati.

Pertemuan ini difokuskan untuk memastikan pelayanan pemerintahan, roda perekonomian, dan keamanan di wilayah tersebut dapat kembali berjalan normal.

Luthfi menyampaikan bahwa pihaknya telah mengambil langkah strategis, termasuk menurunkan tim khusus guna memantau perkembangan di lapangan dan memastikan pelayanan publik tetap berlangsung tanpa kendala.

 Baca Juga: Gerakan Pangan Murah di Murung Raya, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Ia menjelaskan bahwa Biro Otonomi Daerah, Biro Ekonomi, serta Asisten Ekonomi dan Pembangunan telah diturunkan untuk membantu menjaga stabilitas perekonomian dan investasi di Pati.

Selain itu, bidang kesejahteraan rakyat juga melakukan koordinasi lintas sektor bersama tokoh masyarakat demi menjaga kondusivitas wilayah.

Dinas Kesehatan pun dilibatkan secara langsung untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan dengan baik.

Baca Juga: Ratusan ASN Murung Raya Terima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Luthfi menambahkan bahwa koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri yang telah mengirimkan tim dan pejabat inspektur jenderal ke Pati.

Menurutnya, peristiwa yang terjadi di Kabupaten Pati menjadi pelajaran penting bagi seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah untuk lebih waspada dan proaktif memantau perkembangan situasi di wilayah masing-masing.

Menanggapi desakan pemakzulan bupati, Luthfi menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat telah disalurkan melalui DPRD Pati.

Baca Juga: Pemkab Murung Raya Wujudkan Pemerintahan yang Transparan

Ia menyebut pembahasan masih berlangsung dan hasilnya akan diketahui paling lambat dalam waktu 60 hari, sesuai mekanisme konstitusional yang berlaku. Keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD, bukan pemerintah provinsi.