KALTENGLIMA.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menempatkan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari APBN ke sejumlah bank pembangunan daerah (BPD), setelah sebelumnya kebijakan serupa diterapkan pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Berbeda dengan bank-bank Himbara yang mendapatkan dana dengan nominal yang sudah ditentukan oleh pemerintah, nilai penempatan dana di bank daerah nantinya akan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing bank.
Purbaya menegaskan bahwa pendekatan kepada BPD akan dilakukan secara fleksibel tanpa paksaan, berbeda dari saat bekerja sama dengan bank-bank BUMN.
Baca Juga: Keluarga Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny Minta Proses Hukum Dijalankan
Sejauh ini, dua bank daerah yang menunjukkan minat untuk menerima penempatan SAL adalah Bank Jakarta dan Bank Jatim.
Purbaya juga telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Timur selaku pemegang saham utama kedua bank tersebut untuk membahas realisasi rencana tersebut.
Ia menilai kedua bank memiliki ukuran dan kapasitas yang cukup besar, sehingga injeksi dana pemerintah diharapkan dapat memberikan efek berganda dan mempercepat perputaran ekonomi di daerah.
Baca Juga: KPK Ungkap Temuan Praktik Jual Beli Kuota Haji Milik Petugas Kesehatan
Purbaya menambahkan, penempatan dana ini juga memiliki mitigasi risiko, karena bila terjadi masalah dalam penyaluran dana, pemerintah dapat melakukan pemotongan pada Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sebagai perbandingan, kebijakan serupa sebelumnya telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025, yang menetapkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun pada lima bank Himbara masing-masing Rp55 triliun di Bank Mandiri, BNI, dan BRI; Rp25 triliun di BTN; serta Rp10 triliun di Bank Syariah Indonesia (BSI).
Purbaya menjelaskan bahwa hasil dari kebijakan tersebut sudah mulai terlihat positif terhadap perekonomian nasional.
Baca Juga: Pemkab Mura Gandeng PLN ULP Puruk Cahu Edukasi Masyarakat Soal Listrik Aman dan Efisien
Ia juga melakukan kunjungan langsung ke beberapa bank penerima dana, seperti BNI dan Bank Mandiri, guna memastikan bahwa dana tersebut dimanfaatkan secara produktif dan tidak dialihkan untuk pembelian dolar AS yang berpotensi menekan nilai tukar rupiah.
Artikel Terkait
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Dalami Aliran Dana Fee Percepatan melalui Dua Saksi
Bertahan di Tengah Laut, Empat Nelayan Hilang Ditemukan di Atas Kapal Terbalik
Fitur Find My iPhone Bikin Polisi Gagalkan Penyelundupan 40.000 Ponsel ke China
KPK Ungkap Temuan Praktik Jual Beli Kuota Haji Milik Petugas Kesehatan