Awal Puasa 2025 Berpotensi Berbeda, PBNU Berharap Dapat Saling Menghormati

KALTENGLIMA.COM - Ketua MUI Bidang Dakwah, Cholil Nafis, mengatakan kemungkinan perbedaan awal puasa Ramadan 2025 antara Pemerintah dengan Muhammadiyah. PBNU menuturkan perbedaan itu tentu akan selalu ada di Indonesia karena pemerintah membebaskan warganya untuk berkeyakinan.

"Potensi perbedaan itu akan selalu ada, karena memang pemerintah belum menetapkan kepastian harus mengikuti hisab atau ruqyat. Sementara pemerintah memberikan kebebasan kepada semuanya untuk menetapkan sesuai apa yang mereka inginkan, dan ini harus menjadi perhatian kita bersama bahwa memang perbedaan itu hampir tidak bisa dielakkan," ujar Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi saat dihubungi, Jumat (28/2/2025).

"Berbeda dengan di berbagai negara di luar negeri, Islam khususnya, mereka tidak memberikan hak kepada ormas atau siapapun untuk ikut menentukan hari raya idul Fitri, sehingga tidak ada perbedaan karena semua ditetapkan pemerintah melalui ruqyat," tambahnya.

Baca Juga: Simak Dampak Konsumsi Kopi Berlebihan Selama Ramadan

Lalu, Gus Fahrur, sapaan akrabnya, mengusulkan terkait adanya aturan wajib masyarakat mengikuti keputusan pemerintah soal penetapan tanggal awal atau akhir Ramadan. Tetapi, dia mengerti bahwa perbedaan ini tentu sudah mudah diterima masyarakat.

"Kalau pemerintah dan DPR mau sebenarnya bisa saja ditetapkan bahwa keputusannya bahwasanya keputusan harus mengikuti pemerintah misalnya dengan ruqyat yang disepakati, sehingga tidak ada lagi perbedaan. Tapi masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan perbedaan ini dan sudah sekian berpuluh-puluh tahun seringkali terjadi perbedaan sehingga mereka sudah cukup dewasa untuk memahami dengan menerima perbedaan tersebut," katanya.

Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Dakwah, Cholil Nafis, mengataman kemungkinan perbedaan awal puasa Ramadan 2025 antara Pemerintah dengan Muhammadiyah. Namun dia menyampaikan sudah ada kesepakatan soal kesamaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Baca Juga: Besok Sritex Tutup Permanen, Karyawan Selesaikan Hari Kerja Terakhir

"Mulai puasa tahun 1446 H/2025 potensi berbeda, tapi lebaran sepakat bersama. Sebab menurut kriteria MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), pada tanggal 28 Februari 2025 untuk imkanurru'yah (imkanur rukyat-red) di Indonesia hanya bisa terpenuhi di Aceh," cuit Cholil di akun X-nya pada Jumat (28/2).

Dia mengatakan imkanur rukyat akan sulit melihat bulan di Jawa Timur dan daerah timur lainnya. "Sedangkan di Jawa Timur, apalagi di daerah timurnya lagi, lebih sulit untuk imkan melihat bulan," sambung dia.

Untuk diketahui, menurut MABIMS jika imkanur rukyat memenuhi syarat apabila bulan sabit (hilal) mencapai tinggi 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Bulan berjalan akan digenapkan menjadi 30 hari manakala hilal tak terlihat.

Baca Juga: Aturan Jam Kerja ASN di Bulan Ramadan 2025, Simak Detailnya!

"Pada Akhir Syakban, 28 Februari tinggi hilal di Jakarta sudah 4 derajat, elongasi (sudut antara titik pusat bulan dan matahari saat terbenam) 6,02 derajat. Kriteria MABIMS tinggi 3, dan elongasi 6,4. Sedangkan di Jawa Timur tinggi hilal 3, elongasi 5,9 (elongasinya belum masuk kriteria MABIMS)," jelas Cholil.