Jaksa Agung sebut Pertamax Saat Ini sudah Sesuai Standar Pertamina

KALTENGLIMA.COM - Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menegaskan bahwa bahan bakar minyak (BBM) Pertamax yang beredar saat ini telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pertamina.

Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait dugaan pencampuran BBM imbas dari kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018–2023.

Burhanuddin menekankan bahwa kasus tersebut hanya terjadi dalam rentang waktu tersebut dan tidak berdampak pada kualitas Pertamax yang diproduksi mulai 2024.

Baca Juga: Polri Ungkap Praktik Jual BBM Subsidi Modal Barcode Palsu

Ia juga menjelaskan bahwa BBM merupakan produk dengan masa pakai yang terbatas, dengan stok ketahanan hanya sekitar 21–23 hari.

Oleh karena itu, BBM yang dipasarkan pada periode 2018–2023 sudah tidak tersedia lagi saat ini.

Burhanuddin menegaskan bahwa produk Pertamax yang didistribusikan oleh Pertamina saat ini dalam kondisi baik dan sesuai spesifikasi yang ditetapkan.

Baca Juga: Garuda Indonesia Siapkan 1,9 Juta Kursi Penerbangan untuk Hari Raya 2025

Ia juga menambahkan bahwa praktik kecurangan dalam kasus ini hanya dilakukan oleh sejumlah oknum yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, tanpa keterkaitan dengan kebijakan resmi Pertamina.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan pengujian rutin terhadap kualitas BBM.

Bersama Lemigas, Pertamina telah menguji sampel di 75 SPBU dan hasilnya menunjukkan bahwa produk BBM sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Ditjen Migas Kementerian ESDM.

Baca Juga: DPRD DKI Janjikan Anggaran Penanganan Banjir jadi yang Utama

Selain Lemigas, Pertamina juga menggandeng lembaga survei independen untuk memastikan standar BBM tetap terjaga.

Mantiri menegaskan bahwa uji kualitas akan terus dilakukan secara transparan dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasannya.