DPR RI Sahkan Anggaran KKP Rp13 Triliun untuk Tahun 2026

KALTENGLIMA.COM - Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran definitif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2026 sebesar Rp13 triliun.

Persetujuan ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, dalam Rapat Kerja bersama KKP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 16 September.

Dalam keputusan tersebut, anggaran dialokasikan untuk berbagai program, antara lain pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar Rp8,6 triliun, peningkatan nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp384,6 miliar, peningkatan kualitas lingkungan hidup sebesar Rp44,5 miliar, program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp266,6 miliar, serta dukungan manajemen sebesar Rp3,6 triliun.

Baca Juga: Cekcok Pelajar SMAN Elelim Berakhir Rusuh, Asrama Polres Yalimo Dibakar

Komisi IV juga menegaskan bahwa hasil pembahasan ini akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan lebih lanjut.

Sebelumnya, KKP hanya memperoleh pagu indikatif sebesar Rp3,61 triliun. Namun, setelah pembahasan bersama Komisi IV DPR RI, terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai Rp13 triliun.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan dan anggota Komisi IV atas dukungan yang diberikan, mengingat peningkatan anggaran sebesar ini baru kembali terjadi setelah empat tahun.

Baca Juga: Bali Kembali Diguyur Hujan, Wagub Minta Lakukan Modifikasi Cuaca

Rincian sumber pendanaan KKP tahun 2026 meliputi rupiah murni sebesar Rp12,3 triliun, pinjaman dan hibah luar negeri Rp278 miliar, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp74 miliar, dana Badan Layanan Umum (BLU) Rp217 miliar, serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp87 miliar.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp12,72 triliun digunakan untuk belanja pegawai, operasional, serta pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Anggaran tersebut diarahkan untuk berbagai kebutuhan penting, seperti revitalisasi laboratorium jaminan mutu, peningkatan anggaran pendidikan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, bantuan pemerintah, serta penguatan tugas pokok dan pelayanan publik.

Baca Juga: Polisi Tetapkan 16 Tersangka Terkait Kasus Kerusuhan di Jakarta

Program prioritas yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo meliputi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pengembangan pergaraman nasional, revitalisasi tambak udang rakyat, pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi, serta modeling budi daya komoditas perikanan unggulan seperti rumput laut, lobster, dan bawal bintang.